Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Langsung Pecat Amir Mirza Tanpa Tunggu Proses Hukum di KPK

Kompas.com - 31/08/2017, 01:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem telah memecat Amir Mirza Hutagalung dari keanggotaan partai. Amir Mirza turut terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Wali Kota Tegal Siti Masitha.

"Terkait dengan Amir Mirza, maka hari ini dia sudah dipecat oleh DPP," kata Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate saat dihubungi, Rabu (30/8/2017).

Johnny menegaskan partainya tak mennoleransi semua tindak pidana korupsi mulai dari tingkat pusat hingga ranting, termasuk kader yang duduk di legislatif maupun eksekutif.

Terlebih, Amir disebut menjadi salah satu pihak yang ikut dijaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sanksi tegas tetap dijatuhkan meski masih ada asas praduga tak bersalah.

"Karena ini OTT, maka kami merasa ini cukup jelas buktinya oleh KPK. Sehingga kami tidak menunggu proses hukum tapi langsung mengambil keputusan," tuturnya.

(Baca: Siapa Amir Mirza Hutagalung yang Disebut-sebut Wali Kota Tegal?)

Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, kasus ini sekaligus peringatan bagi seluruh kader Partai Nasdem untuk menjauhi semua langkah yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Siapapun juga, itu akan segera diberhentikan," tutur Johnny.

Sebelumnya, saat keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, Siti Masitha mengatakan, dirinya hanya korban dari seseorang bernama Amir Mirza Hutagalung.

"Saya korban Amir Mirza Hutagalung," ujar Siti di gedung KPK, Jakarta, Rabu. Amir diketahui sebagai Ketua Partai Nasdem Kabupaten Brebes. Pria yang kerap disebut sebagai teman dekat Siti itu juga dijaring KPK pada hari yang sama.

Kompas TV Terbukti Berzina, Anggota DPRD Ini Terancam Dicopot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com