Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Media Sosial Dianggap Kuatkan Politik Simbol

Kompas.com - 30/08/2017, 09:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan menilai, masifnya penggunaan media sosial saat ini berdampak terhadap menguatnya politik simbol di masyarakat.

Rafif menyebutkan, simbol ini bisa bermacam-macam bentuknya seperti suku, agama, dan ras.

Dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bagaimana agama dijadikan simbol.

Sementara di luar daerah, kata Rafif, banyak ditemui simbol-simbol yang berupa ketokohan/persona atau klan.

Baca: 
Hindari Buka Media Sosial saat Dirundung Emosi

"Persoalan ini menunjukkan politik sekarang ini, politik yang simbolis, bermain sentimen," kata Rafif, dalam diskusi 'Saracen, Media Sosial, dan Politisasi Islam' di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Kelompok penebar berita bohong seperti Saracen, kata Rafif, merupakan salah satu contoh pihak yang diuntungkan dengan menguatnya politik simbol ini.

"Saracen mungkin melihat ini motif ekonomi saja. Tetapi problem sosial muncul dari marketing simbolis ini," kata Rafif.

Lantas, sampai kapan politik simbol ini akan berlangsung?

Rafif memperkirakan menginjak tahun Pemilu 2018, politik simbol akan semakin ekstrem.

"Tarikannya Islam versus nasionalis, dan bagaimana orang memakai nasionalisme itu sendiri," kata Rafif.

Dalam rangka menjaga stabilitas politik, kata dia, pemerintah disarankan untuk fokus pada simbol-simbol yang tidak anti-Islam, dan lebih fokus pada kebijakan yang "pro-mayoritas".

"Sebab, meskipun Presiden Jokowi sudah memecah gunung di Papua (membuat jalan), membangun jalan tol, tetapi kerja keras itu tidak akan ada artinya kalau disimbolkan sebagai orang yang tidak pro-Islam dan mayoritas," ujar Rafif.

Kompas TV Sidang Tahunan, Jokowi Hadirkan Politik Simbol
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com