Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Investasi Dana Haji, BPKH Segera Membahasnya dengan DPR

Kompas.com - 24/08/2017, 07:49 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan bahwa BPKH akan segera menggelar rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rapat tersebut kata Anggito, untuk menyampaikan Rencana Strategi BPKH Tahun 2018-2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lemabga (RKAKL) 2018.

Rapat juga juga untuk memaparkan program-program investasi yang bisa diambil oleh pemerintah.

"Jadi akan kami sampaikan visi-misi, tujuan, target, proyeksi-proyeksi keuangan sampai 2022, juga anggaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan target keuangan tersebut," kata Anggito di Jakarta, Rabu malam (23/8/2017).

Saat ini kata Anggito, BPKH sedang mengkaji apa saja model investasi yang akan disasar dengan memanfaatkan dana haji yang selama ini diam dan tidak produktif.

"Jadi kami belum tahu, kami masih melihat, mengkaji, return berapa, risk berapa, kaitan dengan haji berapa, kemiskinan berapa? Setelah itu kami baru bisa diskusikan pilihan-pilihannya," kata Anggito.

"Semua alternatif kami buka. Saya tidak bisa katakan tidak, jika belum ada kajian atau feasibility study," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu.

(Baca juga: Cegah Korupsi, Pemerintah Pastikan Investasi Dana Haji Diawasi Ketat)

Ia menegaskan, BPKH saat ini tengah mencari model investasi yang memberikan keuntungan besar dan risiko yang kecil. Tujuannya, demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat.

"Jadi kami belum tahu investasi apa yang prospektif. Usai dari Arab Saudi kami baru dapat angka-angka saja. Kan harus ada offering, ada IRR (internal rate of return), risikonya apa, kan belum tahu," ucap Anggito.

Kompas TV Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji, Kota Mekkah telah dipadati jemaah calon haji dari seluruh dunia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com