Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi VIII Nilai Dana Haji Lebih Baik untuk Fasilitas Jemaah

Kompas.com - 06/08/2017, 16:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu mengatakan, investasi dana haji harus menguntungkan jemaah haji, umat Islam, dan juga negara.

Menurut dia, lebih baik tabungan dana haji dialokasikan untuk fasilitas jemaah haji selama di Tanah Suci. Utamanya untuk dua kebutuhan utama mereka, yaitu pemondokan dan transportasi.

"Jauh lebih bermanfaat dana haji dikelola untuk kemaslahatan dana haji dengan membangun asrama haji bekerja sama dengan pemerintahan Arab Saudi," ujar Khatibul dalam diskusi di Jakarta, Minggu (6/8/2017).

Selama ini, kata Khatibul, jarang terekspos bahwa jemaah Indonesia tidak mendapat pemondokan yang nyaman selama di sana. Terkadang lampu padam dan kesulitan air.

Menurut Khatibul, investasi untuk pembangunan pemondokan lebih konkret penggunaannya dan tidak akan merugi. Saat di luar musim haji, asrama tersebut bisa digunakan jemaah umrah Indonesia.

Di samping itu, dia meyakini dari sisi syariah tidak akan melanggar, dan kemungkinan besar juga untung.

"Kita tidak punya tempat penginapan sendiri dibandingkan Malaysia. Kita selalu sewa. Itu kan ongkosnya jauh lebih mahal dan tiap tahun naik," kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, dana haji juga bisa diinvestasikan untuk menunjang trasportasi jemaah di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Karena kendaraan yang digunakan saat ini sudah tua, terkadang mobil mogok di tengah jalan.

Selain itu, AC juga tidak berfungsi dengan baik. Padahal, suhu di Arab Saudi terbilang tinggi, sekitar 40 derajat Celcius.

"Investasi di situ sudah tidak mungkin rugi. Nilai manfaatnya jelas lebih menguntungkan kalau mau orientasinya kehati-hatian, likuiditas, dan nilai manfaat," kata Khatibul.

(Baca juga: Dana Haji untuk Investasi, Apa Untungnya Buat Umat?)

Data BPKH menunjukkan, dana haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai angka Rp 99,34 triliun. Jumlah ini terdiri atas nilai manfaat sebesar Rp 96,29 triliun dan dana abadi umat sebesar Rp 3,05 triliun.

Dari perincian itu, dana haji yang diinvestasikan memberi manfaat bagi jemaah haji berupa subsidi biaya haji sehingga meringankan biaya haji sebesar 50 persen.

Total biaya haji yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 68 juta per calon jemaah. Dengan subsidi tersebut, berkurang setengahnya menjadi Rp 34 juta.

(Baca juga: Mengenal Akad Wakalah dan Prinsip Dana Haji)

Kompas TV Calon jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan akhir Juli ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com