Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aji Chen Bromokusumo
Budayawan

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi PSI dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan

Merdeka dalam Keberagaman: Doa untuk Jokowi, Penyiar Nyinyir, dan First Travel

Kompas.com - 21/08/2017, 14:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

 

Soal lain yang juga tengah heboh adalah kasus First Travel. Puluhan ribu jamaah tertipu tidak bisa berangkat umroh karena uang yang sudah disetorkan tidak jelas keberadaannya. Berita terakhir menyebutkan total dana yang menguap mencapai jumlah yang sangat fantastis Rp 700 miliar.

PPATK menelusuri aliran dana dari dan ke rekening perusahaan dan rekening pribadi pasangan pemilik First Travel. Hasilnya, dana jemaah juga digunakan untuk pembelian aset pribadi.

Rekening bank perusahaan dan pribadi pasangan tersebut hampir kosong. Konon, uang tersebut diinvestasikan ke investasi abal-abal Pandawa dan menguap. Pasangan pemilik First Travel diberitakan lupa ke mana saja uang itu.

Tak menunggu lama, pihak-pihak tertentu menggunakan isu ini untuk kembali menggempur Pemerintah. Isu agama memang paling gampang dan paling sensitif dijadikan bungkus politik.

Entah siapa yang memulai, logika terbalik bermunculan meramaikan. Ada yang mengatakan bahwa mencabut izin First Travel berarti sama saja pemerintah Indonesia menutup kesempatan pemberangkatan umrah para jemaah.

Oleh karena itu, pemerintah diminta bertanggungjawab dengan memberangkatkan umrah para jemaah First Travel. Ada lagi yang menyerukan agar pemerintah Indonesia mengganti semua kerugian jamaah.

Isu sentimen etnis dan sentimen agama dengan cara biasa tidak mempan, isu First Travel pun digunakan sebaik-baiknya untuk kembali menggempur pemerintah.

Apakah pengalihan isu? Entahlah! Bagaimana dengan kasus e-KTP? Kasus mega korupsi ini terasa semakin berkurang gaungnya, silih berganti dialihkan dengan berbagai isu lain, terlebih jika dibungkus dengan agama.

Isu-isu dan berbagai gempuran yang terus menerpa pemerintahan Jokowi-JK ini akan semakin intensif menyongsong Pilpres 2019. Tiga serangkai isu yaitu etnis, agama, dan PKI plus ditambah bumbu “asing-aseng” akan terus digaungkan.

Mari kita terus selalu menjaga kewarasan politik kita. Pihak-pihak yang gerah akan semakin ganas mencari segala cara untuk mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Baca juga: Perlawanan Koruptor dan Oligarki Berbungkus Agama dan Sentimen Etnis  

God bless Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com