Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Tahunan MPR 2017 Dinilai Hambar

Kompas.com - 17/08/2017, 06:48 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai bahwa tensi politik pada tahun ini tidak lebih tinggi daripada tahun lalu. Hal itu tergambar dalam gelaran sidang tahunan MPR yang digelar di gedung DPR-MPR, Jakarta, kemarin.

Seperti sidang tahunan MPR pada umumya, Presiden menyampaikan sejumlah pidato, yakni tentang kinerja lembaga negara, pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI dan penyampaian RAPBN 2018.

"Kalau dibandingkan gairah politik tahun lalu, pidato dan sidang umum tahunan tahun ini (2017) lebih terasa hambar, enggak ada gregetnya. Lebih bergairah tahun lalu (2016)," kata Hendri saat dihubungi, Rabu.

Berbeda dengan tahun lalu, kata Hendri, publik dikejutkan dengan doa yang disampaikan Politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i. Saat itu, Syafi'i menyampaikan doa bernada kritik untuk Jokowi.

(Baca: Kontras Nilai Pidato Jokowi Abai soal Hak Asasi Manusia)

Meskipun menjadi polemik setelahnya, namun dinamika politik saat itu menjadi tanda bahwa sebagai oposisi Partai Gerindra siap mengkritisi pemerintah kapan pun.

Hendri menilai, hambarnya gelaran sidang tahunan kali ini lantaran banyaknya dukungan partai politik kepada Jokowi. Hendri menyayangkan kondisi ini, sebab bisa berdampak negatif pada jalannya roda demokrasi ke depannya.

"Nah ini jangan sampai DPR kembali menjadi DPR khas paduan suara zaman orde baru. 'Apa-apa iya, apa-apa oke' (mengikuti keinginan presiden)," kata Hendri.

Hendri mengimbau, Partai Gerindra dan PKS yang sejak awal memutuskan menjadi oposisi lebih bersuara mengkritik pemerintah. Hendri mengingatkan, keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi sangat penting guna mengawal kinerja pemerintah.

"Partai oppsisi harus jadi benar-benar oposisi, jangan label doang. Jadilah oposisi beneran," kata Hendri.

Kompas TV Makna Dibalik Pakaian Adat Presiden Jokowi dan Wapres JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com