JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang tahunan MPR RI yang digelar di gedung DPR-MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Dalam pidatonya, Jokowi tak sedikit pun menyinggung soal penegakan hak asasi manusia pada masa kepemimpinannya.
"Dari dulu juga dia (Jokowi) enggak nyinggung, berarti dia konsisten. Dia konsiten untuk tidak mengindahkan konstitusi, itu yang kami 'apresiasi'. Konsisten untuk meniadakan HAM di Indonesia," kata Haris, di Kantor Kontras, Kramat II, Jakarta Pusat, Rabu.
Haris kemudian menyinggung soal penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Haris, perhatian Jokowi bisa dibilang kecil terhadap kasus ini.
Lebih dari empat bulan peristiwa terjadi, belum ada kemajuan berarti atas pengungkapan kasus Novel.
Jokowi juga tak mengambil sikap menginstruksikan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF).
Langkah Jokowi tersebut, menurut Haris, tidak lebih baik dari upaya pemerintahan sebelumnya dalam mengungkap kasus kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
"Kasus Novel lebih buruk dari kasus Munir. Kasus Munir sempat ada TPFnya," kata dia.