Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun Puji Optimisme Jokowi dalam Menyusun RAPBN 2018

Kompas.com - 16/08/2017, 21:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun memuji optimisme Presiden Joko Widodo dalam menyusun RAPBN 2018.

Menurut Misbakhun, optimisme itu dapat terlihat dari asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.

Asumsi itu meningkat dibandingkan APBN Perubahan 2017 yang dipatok pada angka 5,2 persen.

Ia menilai, optimisme itu tak berlebihan karena fakta di lapangan memang menunjukkan adanya perbaikan.

"Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen adalah upaya Presiden Jokowi untuk membangun optimisme bersama-sama sehingga APBN mempunyai dampak langsung pada kemakmuran,” ujar Misbakhun, seusai Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

“RAPBN ini adalah untuk tahun keempat pemerintahan Pak Jokowi. Ada ajakan untuk mengonsolidasikan semua komponen dan elemen bangsa supaya berpikir hanya untuk kepentingan rakyat," tambah Misbakhun.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional sudah mulai bergerak naik belakangan ini.

Namun, mantan pegawai Ditjen Pajak ini juga mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk rakyat.

“Rakyat harus benar-benar mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang mulai bergerak naik ini. Rakyat harus menikmatinya langsung,” kata dia.

Misbakhun mengajak semua pihak bisa membantu upaya pemerintah mengejar target di APBN. Misalnya, dengan menggenjot penerimaan negara melalui pajak.

“Ini adalah kerja bersama seluruh komponen bangsa. Ketika Presiden sudah berbicara soal ekonomi yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, maka semua kepentingan politik harus diabaikan,” ujar Misbakhun.

Ia menilai, penyusunan RUU APBN 2018 ini merupakan wujud konkret dari kerja bersama antara pemerintah, DPR dan DPD.

Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, penyusunan RAPBN tahun 2018 harus tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

“Ini demi menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha,” kata dia.

Misbakhun juga memuji alokasi anggaran belanja pemerintah dalam RAPBN 2018 sebesar   Rp 2.204 triliun. Sebab, arah utama belanja APBN adalah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial.  

“Sinergi semua komponen dan elemen bangsa ini akan mampu mewujudkan cita-cita negara yang mandiri, berdaulat, berkepribadian, serta adil dan makmur demi kemakmuran rakyat,” ucap Misbakhun.

Kompas TV Presiden Jokowi Sampaikan Hasil Kinerja Selama 1 Tahun

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com