Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Pilih Sewa Apartemen daripada Tinggal di Rumah Dinas

Kompas.com - 16/08/2017, 21:34 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy mengatakan, para anggota DPR lebih memilih menyewa apartemen di kawasan Senayan.

Alasannya, para wakil rakyat itu malas terjebak macet jika tinggal di Perumahan DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Teman-teman DPR yang aktif di Senayan mereka tidak mau tinggal di sana karena macet. Perlu 2 jam baru sampai Senayan. Macet di Pancoran. Teman-teman lebih banyak sewa apartemen di seputaran Senayan," ujar Lukman Edy, di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Oleh karena itu, kata Lukman, tak heran jika perumahan bagi anggota DPR dihuni oleh staf ahli.

Baca: DPR Lebih Baik Tingkatkan Kinerja Legislasi daripada Minta Gedung Baru

Selain itu, tingginya biaya renovasi berkala perumahan yang mencapai miliaran rupiah turut menjadi pertimbangan.

"Biaya renovasi perumahan Kalibata itu juga besar sekali. Itu juga tidak dihuni. Kebanyakan tenaga ahli yang menghuni. Jadi kosong sebagian, tidak efektif," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

"Jadi saya sepakat DPR bangun apartemen. Tapi harus jelas alih fungsi perumahan Kalibata. Kalau kemudian apartemen dibangun tapi di Perumahan Kalibata masih ada itu namanya pemborosan," kata Lukman.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional pada Tahun Anggaran 2018.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018.

Alokasinya antara lain seperti membangun gedung parlemen baru, perpustakaan, sampai apartemen anggota dewan. 

Kompas TV Wacana Gedung Baru DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com