DPR Lebih Baik Tingkatkan Kinerja Legislasi daripada Minta Gedung Baru

Kompas.com - 16/08/2017, 15:46 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Romahurmuziy menegaskan, partainya menolak pembangunan gedung baru untuk anggota DPR.

Menurut dia, DPR harus fokus pada peningkatan kinerja legislasi.

"Fraksi PPP tegas bahwa saat ini yang harus dibuktikan oleh DPR adalah peningkatan kinerja kedewanan terutama kinerja legislasi," ujar Romahurmuziy alias Romi, seusai menghadiri Sidang Tahunan Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurut dia, meski Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja DPR, yang disampaikan Presiden sekadar apresiasi normatif.

Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun ketiga masa bakti DPR 2014-2019. Seharusnya, DPR sudah menyelesaikan 59 Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.

Baca: Wapres Minta DPR Pikir Ulang Keinginan Bangun Gedung Baru

Oleh karena itu, menurut dia, yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan kinerja daripada meminta fasilitas gedung baru.

Ia mengatakan, alasan pembangunan gedung karena bertambahnya jumlah anggota DPR periode ke depan, tidak masuk akal.

"Hal ini penting untuk dibuktikan kepada masyarakat sesungguhnya kebutuhan untuk pengadaan gedung DPR maupun apalagi ya apartemen, itu sangat tidak diperlukan saat ini," kata Romi.

Wacana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bergulir, seiring dengan kenaikan pagu anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp 5,7 triliun.

Naik Rp 1,4 triliun dari pagu Tahun Anggaran 2017.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi dari pembangunan gedung baru tersebut.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
Jubir Pemerintah: Tunda Aktivitas yang Tidak Produktif di Luar Rumah

Jubir Pemerintah: Tunda Aktivitas yang Tidak Produktif di Luar Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X