Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP Nilai Pidato Jokowi Punya Kelebihan Dibandingkan SBY

Kompas.com - 16/08/2017, 15:56 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi III DPR RI Arsul Sani mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Pidatonya Pak Jokowi bagus. Karena menurut saya dia tidak bicara pada tataran makro saja," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Rabu (16/8/2017).

"Pertama, bagusnya adalah dia menghadirkan data kuantitatif. Dan itu tidak pada tataran makro, tapi dia juga menghadirkan tatanan mikro," kata dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun membandingkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Seperti soal harga BBM dan kemudian desa yang dialiri listrik dan segala macam. Itu saya kira kelebihannya pidato presiden, dibandingkan dengan presiden sebelumnya," kata Arsul.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon justru menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo masih belum sesuai dengan realitas yang ada.

Fadli mengatakan, dalam pidatonya, Jokowi menonjolkan berbagai pencapaian pemerintah yang positif di bidang ekonomi.

Pencapaian yang dijabarkan Jokowi mulai dari angka pertumbuhan ekonomi yang naik, indeks pembangunan manusia yang menanjak, hingga angka kemiskinan yang menurun.

(Baca juga: Politikus PKS Sebut Pidato Jokowi hanya Fokus pada Pencapaian, Bukan Persoalan)

Namun, menurut Fadli, data-data yang disajikan Jokowi itu tak sesuai kenyataan di lapangan.

"Di masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah. Jadi presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyakarat. Jangan hanya dari angka saja," kata Fadli usai sidang tahunan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Fadli mengaku kerap melihat sendiri ekonomi rakyat yang makin susah saat ia melakukan kunjungan ke daerah. Menurut dia, kehidupan yang makin sulit tersebut disebabkan karena berbagai harga kebutuhan pokok seperti listrik hingga bahan pangan yang naik.

"Itu kenyataan. Pak Jokowi jangan tutupi kenyataan dengan angka-angka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Kompas TV Presiden Kembali Menyentil Soal Kekuasaan Lembaga Negara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com