Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPD Apresiasi Upaya Jokowi Terkait Pengelolaan Perbatasan

Kompas.com - 16/08/2017, 13:46 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengelolaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

Menurut Oesman, seluruh rakyat di berbagai pelosok Nusantara sebagian besar telah merasakan hasil nyata dari pembangunan jalan dan infrastruktur yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan yang mencerminkan wajah Indonesia yang berdaulat," ujar Oesman saat menyampaikan pidato saat Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2017 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Selain itu, Oesman juga menyinggung soal tekad dan langkah nyata Presiden Joko Widodo yang telah mengupayakan penyamarataan harga BBM dan semen di Papua dengan daerah lain.

Kebijakan tersebut, kata Oesman, sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat di daerah. Oleh sebab itu, Oesman berharap tidak ada lagi daerah yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi sejengkal tanah pun yang lepas dari Bumi Pertiwi," ucapnya.

(Baca juga: Atasi Kesenjangan Ekonomi, Oesman Sapta Odang Sampaikan Masukan dari DPD)

Meski demikian, DPD berharap pemerintah.memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi, dalam bentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan.

Hal itu dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan.

Agenda tunggal Sidang Bersama tersebut mengagendakan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dal Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia.

Hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan seluruh Menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Kerja. Selain itu hadir pula Presiden ketiga RI Baharuddin Jusuf Habibie, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno dan Wakil Presiden kesebelas RI Boediono.

Kompas TV Presiden Kembali Menyentil Soal Kekuasaan Lembaga Negara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com