Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Belum Kantongi Restu Jokowi untuk Maju Pilkada Jatim

Kompas.com - 09/08/2017, 20:07 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah punya dukungan partai politik yang lebih dari cukup untuk maju Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang.

Hanya saja, sampai saat ini dia masih enggan membeberkan parpol mana yang sudah menjatuhkan dukungan ke dirinya.

"Silahturahminya sudah dengan beberapa partai. Saya enggak usah sebut ya partainya tapi sudah lebih dari cukup untuk memberangkatkan (maju Pilkada Jatim)," kata Khofifah di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Saat ini, ia hanya tinggal meminta izin dari Presiden Joko Widodo, sembari mematangkan komunikasi dan konsolidasinya dengan sejumlah parpol.

"Pada saatnya kalau konsolidasinya sudah cukup matang, saya akan lapor Presiden. Saya sampaikan kalau konsolidasinya sudah matang saya akan lapor," ucap Khofifah.

Khofifah menegaskan, selama belum ada sinyal atau izin dari Presiden Jokowi untuk maju Pilkada Jatim 2018. Karena itu, dia hanya akan fokus dengan tugas dan kewajibannya sebagai pembantu presiden.

"Jadi sebelum ada sinyal dari Presiden, tentu saya akan maksimalkan kinerja Kementerian Sosial. Kalau sekarang saya tidak mau mengganggu konsentrasi maksimalisasi kinerja saya di Kemensos," tutur Khofifah.

(Baca juga: Khofifah: Tidak Seyogyanya Cak Imin Mendikte Presiden)

Sebagaimana diketahui, Khofifah dalam beberapa waktu terakhir gencar melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan sejumlah partai politik, antara lain Partai Nasdem, Partai Hanura, PAN, PDI-P yang membuka peluang mengusung dirinya untuk ketiga kalinya maju dalam Pilkada Jawa Timur pada 2018 mendatang.

Namun, keinginan Khofifah untuk maju Pilkada itu ditentang Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang ingin agar Khofifah tidak maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

Bahkan, Muhaimin mengaku sudah melobi Presiden Jokowi agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

Tak hanya itu, Muhaimin juga mengingatkan Khofifah untuk mempertimbangkan lagi niatnya maju menjadi Pilkada Jatim.

Muhaimin mengakui elektabilitas Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nadlatul Ulama itu saat ini masih kuat. Ia mengaku khawatir apabila dukungan warga Nahdliyin terpecah menjadi dua, antara Khofifah dan Saifullah Yusuf, malah tak satu pun dari keduanya yang akan menang.

Kompas TV PKB Pastikan Usung Saifullah Yusuf Pilgub Jatim 2018
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com