Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah: Tidak Seyogyanya Cak Imin Mendikte Presiden

Kompas.com - 09/08/2017, 18:10 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa agar tidak maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang.

Bahkan, Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar, mengaku sudah melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

Terkait itu, Khofifah mengatakan bahwa tidak seharusnya Cak Imin mendikte Presiden Jokowi dengan menyarankan dirinya tidak diberi izin maju kontestasi demokrasi di Jatim.

"Tidak seyogyanya siapapun mendikte Presiden. Masa iya sih mas Imin melakukan itu. Saya kaget kalau itu keluar dari seorang mas Imin," kata Khofifah di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

(Baca: Muhaimin Minta Jokowi Tak Izinkan Khofifah Maju di Pilkada Jatim)

Khofifah juga menanggapi kekhawatiran Cak Imin, bahwa dukungan warga Nahdhatul Ulama atau Nahdliyin akan terpecah menjadi dua, antara Khofifah dan Saifullah Yusuf, bahkan malah tak satu pun dari keduanya yang akan menang.

"Bukannya PKB berdiri setelah adanya PPP. Semula warga NU itu kan lebih banyak terafiliasi dengan PPP. NU tahun 1993 itu fusinya ke PPP. Ketika PKB berdiri warga NU ada varian afiliasi. Ada warga NU di Golkar, Nusron Wahid. Jadi demokratisasi di NU itu berjalan sangat bagus selama ini," kata Khofifah.

Dengan fakta tersebut, Khofifah pun heran akan pemikiran Cak Imin yang dianggapnya sangat mundur ke belakang, karena tidak memahami sejarah afiliasi warga Nahdliyin yang mendukung atau bergabung ke sejumlah partai politik.

(Baca: Gus Ipul: Warga NU Sudah Terbiasa Menghadapi Dua Pilihan)

"Saya tidak tahu kenapa ada pemikiran side back begitu. Di PDI-P juga ada beberpa pengurus di NU, di Nasdem ada. Jadi saya tidak tahu apa yang sebetulnya yang sedang terjadi," ujar Khofifah.

Sebagaimana diketahui, Khofifah dalam beberapa waktu ini gencar melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan sejumlah partai politik, antara lain Partai NasDem, Partai Hanura, PAN, PDI-P yang membuka peluang mengusung dirinya untuk ketiga kalinya maju dalam Pilkada Jawa Timur pada 2018 mendatang.

Kompas TV PKB Pastikan Usung Saifullah Yusuf Pilgub Jatim 2018
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com