Kompas.com - 09/08/2017, 18:10 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa agar tidak maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang.

Bahkan, Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar, mengaku sudah melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

Terkait itu, Khofifah mengatakan bahwa tidak seharusnya Cak Imin mendikte Presiden Jokowi dengan menyarankan dirinya tidak diberi izin maju kontestasi demokrasi di Jatim.

"Tidak seyogyanya siapapun mendikte Presiden. Masa iya sih mas Imin melakukan itu. Saya kaget kalau itu keluar dari seorang mas Imin," kata Khofifah di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

(Baca: Muhaimin Minta Jokowi Tak Izinkan Khofifah Maju di Pilkada Jatim)

Khofifah juga menanggapi kekhawatiran Cak Imin, bahwa dukungan warga Nahdhatul Ulama atau Nahdliyin akan terpecah menjadi dua, antara Khofifah dan Saifullah Yusuf, bahkan malah tak satu pun dari keduanya yang akan menang.

"Bukannya PKB berdiri setelah adanya PPP. Semula warga NU itu kan lebih banyak terafiliasi dengan PPP. NU tahun 1993 itu fusinya ke PPP. Ketika PKB berdiri warga NU ada varian afiliasi. Ada warga NU di Golkar, Nusron Wahid. Jadi demokratisasi di NU itu berjalan sangat bagus selama ini," kata Khofifah.

Dengan fakta tersebut, Khofifah pun heran akan pemikiran Cak Imin yang dianggapnya sangat mundur ke belakang, karena tidak memahami sejarah afiliasi warga Nahdliyin yang mendukung atau bergabung ke sejumlah partai politik.

(Baca: Gus Ipul: Warga NU Sudah Terbiasa Menghadapi Dua Pilihan)

"Saya tidak tahu kenapa ada pemikiran side back begitu. Di PDI-P juga ada beberpa pengurus di NU, di Nasdem ada. Jadi saya tidak tahu apa yang sebetulnya yang sedang terjadi," ujar Khofifah.

Sebagaimana diketahui, Khofifah dalam beberapa waktu ini gencar melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan sejumlah partai politik, antara lain Partai NasDem, Partai Hanura, PAN, PDI-P yang membuka peluang mengusung dirinya untuk ketiga kalinya maju dalam Pilkada Jawa Timur pada 2018 mendatang.

Kompas TV PKB Pastikan Usung Saifullah Yusuf Pilgub Jatim 2018
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Nasional
BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Nasional
Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Nasional
Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Nasional
Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Nasional
Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Nasional
Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Nasional
Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Nasional
Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Nasional
PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

Nasional
Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.