Jokowi Dinilai Lebih Baik Bangun Infrastruktur Jemaah Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengingatkan agar Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam menindaklanjuti rencana investasi dana haji di bidang infrastruktur.

Jika direalisasikan dan mampu dilakukan secata berhati-hati, kata dia, pengelolaan dana haji tersebut sebetulnya dapat membawa dampak positif bagi Jokowi secara politik. Namun, infrastruktur tersebut dibangun di Mekkah dan Madinah.

"Peluang bagus bagi Jokowi kalau bisa membangun infrastruktur di Mekkah-Madinah," ujar Ujang dalam sebuah acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Ujang menambahkan, banyak umat Muslim yang menganggap pemerintah tak memedulikan fasilitas haji di Mekkah dan Madinah. Hal itu terlihat dari infrastruktur di sekitar lokasi ibadah haji.

(Baca: Ketua MUI: Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Infrastruktur)

Jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara sungguh-sungguh hal itu diperkirakan dapat menarik kelompok-kelompok yang selama ini belum berpihak pada Jokowi atau pemerintah.

Dalam konteks ini, Ujang menuturkan, investasi dana haji sebagai dana umat harus didorong ke arah yang akuntabel. 

"Sekarang bagaimana mensinergikan dan mendorong pemerintah. Kalau melanggar, hajar juga karena ini dana umat dan penggunaannya harus hati-hati dalam prinsip syariah," ucapnya.

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

(Baca: Ketua Komisi VIII: Tak Ada Jalan Gunakan Dana Haji untuk Infrastruktur)

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," ucap Jokowi.

Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu. Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap diinvestasikan.