Tjahjo: Sudah 2 Kali Pilpres, Kenapa Sekarang "Presidential Threshold" Dibahas? - Kompas.com

Tjahjo: Sudah 2 Kali Pilpres, Kenapa Sekarang "Presidential Threshold" Dibahas?

Robertus Belarminus
Kompas.com - 29/07/2017, 13:04 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan adanya kritikan terhadap ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Padahal mekanisme itu, menurut Tjahjo sudah berlangsung selama dua kali pemilu presiden.

"Sudah dua periode, dua tahapan pilpres, diikuti enggak ada yang protes. Kok sekarang dibahas, kenapa? Padahal di DPR sudah diputuskan," kata Tjahjo. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media saat ditemui di acara Festival Pesona Budaya Borneo, yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), di Jakarta Timur, Sabtu (29/7/2017).

Tjahjo menyatakan, pemerintah mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hal ini menempuh mekanisme judicial review di Mahkamah Konsitusi (MK). Di MK akan diuji, apakah udang-undang melanggar Konstitusi atau tidak.

"Yang berhak memutuskan sebuah undang-undang, sebuah aturan melanggar Konstitusi atau tidak adalah Mahkamah Konstitusi. Bukan parpol bukan DPR," ujar Tjahjo.

Baca juga: Prabowo: Presidential Threshold Lelucon Politik yang Menipu Rakyat

Seperti diberitakan, dalam jumpa pers bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (27/7/2017) malam, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR pada 20 Juli 2017.

Kritik keras ditujukan Prabowo terhadap ketentuan ambang batas pemilihan presiden. " Presidential threshold 20 persen, menurut kami, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa pemilu merupakan hal yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara.

Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan, Fraksi Partai Gerindra tidak ingin terlibat dalam pengesahan UU Pemilu yang bisa merusak demokrasi, terutama ketentuan ambang batas pilpres.

"Kami tidak mau ikut bertanggung jawab, tidak mau ditertawakan sejarah. Silakan berkuasa hingga 10 tahun, 20 tahun, namun di ujungnya sejarah yang menilai," ujar Prabowo.

Dalam pengesahan RUU Pemilu, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi paket A. Paket A terdiri dari presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara sainte lague murni, dan jumlah kursi per daerah pemilihan 3-10.

Kompas TV Apa dampak dari tarik ulur ini?

PenulisRobertus Belarminus
EditorErlangga Djumena
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM