Prabowo: "Presidential Threshold" Lelucon Politik yang Menipu Rakyat

Kompas.com - 27/07/2017, 22:40 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik keras Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR pada 20 Juli 2017 lalu. Kritik keras ditujukan Prabowo terhadap ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold.

Dalam UU Pemilu, partai atau gabungan partai baru bisa mengajukan calon presiden-calon wakil presiden jika memperoleh 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

(Baca Diwarnai Aksi Walk Out, DPR Sahkan UU Pemilu)

" Presidential threshold 20 persen, menurut kami, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," ujar Prabowo usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam.

Prabowo mengatakan bahwa pemilu merupakan hal yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara.

Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan, Fraksi Partai Gerindra tidak ingin terlibat dalam pengesahan UU Pemilu yang bisa merusak demokrasi itu sendiri, terutama ketentuan ambang batas pilpres.

"Kita tidak mau ikut bertanggung jawab, tidak mau ditertawakan sejarah. Silakan berkuasa hingga 10 tahun, 20 tahun, namun di ujungnya sejarah yang menilai," ujar Prabowo.

"Gerindra tidak mau ikut melawan sesuatu di luar akal sehat dan logika," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Empat fraksi di DPR, termasuk Demokrat dan Gerindra, menginginkan ambang batas pilpres dalam UU Pemilu sebesar 0 persen. Sebab, adanya ambang batas pilpres dinilai bertentangan dengan prinsip keserentakan pada Pemilu 2019.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani saat pembahasan RUU Pemilu di rapat paripurna DPR menyampaikan bahwa aturan presidential threshold bertentangan dengan konstitusi. 

Gerindra memandang aturan ambang batas pilpres pada UU Pemilu juga tidak relevan untuk digunakan pada Pilpres 2019. Sebab, persyaratan ambang batas berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2014.

"Apakah mungkin, tiket yang sudah kita robek untuk pertunjukan pesta demokrasi tahun 2014, mau kita gunakan pada pesta demokrasi berikutnya?" kata Ahmad Muzani. 

(Baca: F-Gerindra: 'Presidential Threshold' Bertentangan dengan UU)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Nasional
Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Nasional
AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Nasional
LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Nasional
Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Nasional
Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Nasional
KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Nasional
Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Nasional
Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Nasional
Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Nasional
Tiba di Kemenkumham, AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Tiba di Kemenkumham, AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Nasional
Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Jangan Hanya 'Terima Jadi' Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi: Kita Jangan Hanya "Terima Jadi" Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X