Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Diminta Bersiap Terima Undangan Pansus Angket

Kompas.com - 28/07/2017, 19:41 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus akan menjadwalkan pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, Masinton meminta Pimpinan KPK untuk mempersiapkan diri.

"Ya nanti pasti kami panggil (KPK). Siapkan diri saja baik-baik, siapkan bahan-bahannya nanti," kata Masinton, seusai sebuah diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

Masinton tidak menyebutkan kapan pemanggilan tersebut dilakukan.

Politisi PDI Perjuangan itu yakin, Pansus akan menuntaskan kerjanya sesuai waktu yang ditentukan yakni 60 hari kerja.

"Kami mah pengen lebih cepat lebih baik, orang bahannya sudah numpuk," ujar Masinton.

Dalam proses penyelidikan yang dilakukannya, Pansus Angket KPK telah memanggil sejumlah pihak, di antaranya, Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita dan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

Pansus juga memanggil mereka yang pernah bersaksi pada kasus korupsi, seperti mantan anak buah M Nazaruddin, Yulianis; terpidana kasus suap sengketa pilkada Mukhtar Effendi, dan keponakannya Niko Panji Tirtayasa.

Adapun, Niko alias Miko juga merupakan saksi kasus Akil Mochtar.

Pansus juga melakukan kunjungan ke Lapas Sukamiskin di Bandung untuk mewawancarai para koruptor.

Keberadaan Pansus Angket KPK sendiri saat ini menjadi sorotan di internal DPR karena dinilai tidak memiliki tujuan yang jelas.

Awalnya, Pansus dibentuk untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan Miryam, mengatakan, Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Namun, kerja Pansus dalam sepekan terakhir dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukannya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, ketidakjelasan tujuan Pansus membuat Demokrat tidak mengirim perwakilan.

Sementara, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menuturkan, kerja Pansus saat ini mulai mengarah pada pelemahan KPK.

Fraksi PAN pun mempertimbangkan untuk menarik perwakilannya.

Adapun, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, Partai Gerindra melihat ada potensi pembubaran KPK pada akhir kerja Pansus.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Gerindra menarik perwakilannya dari Pansus.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com