Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mendadak Kumpulkan Menteri Bidang Ekonomi dan Maritim

Kompas.com - 27/07/2017, 15:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekomonian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.

Para menteri mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017) sekitar pukul 11.00 WIB. Agenda pertemuan ini tak ada dalam jadwal resmi Presiden Joko Widodo yang disebarkan ke awak media.

Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengaku dipanggil secara mendadak.

"Belum tahu saya mau ngapain ini. Mendadak. Belum tahu ada apa," ucap menteri asal partai Nasdem ini sambil memasuki area Istana Kepresidenan.

Selain Siti, menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Ada pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua setengah jam.

Evaluasi

Usai pertemuan, Siti mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan evaluasi secara umum kementerian di bidang ekonomi dan kemaritiman.

"Soal survei ekonomi, soal catatan World Bank, hasil survei Nielsen," kata Siti.

Siti mengatakan, hasil berbagai hasil survei yang dipaparkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah relatif baik. Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan Presiden.

"Ada problem daya beli dan lain-lain," ucap Siti.

Selain itu, menurut Siti, Presiden Jokowi juga menyoroti soal kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh setiap kementerian. Peraturan yang dikeluarkan harus berdampak pada perbaikan ekonomi.

"Semua menteri tadi diminta waspada dan hati hati dalam hal kualitas regulasi, baik secara formil atau materil," ucapnya.

(Baca juga: "Curhat" Jokowi Saat Rapat Kabinet di Istana...)

Selain itu, menurut Siti, Presiden juga menyinggung masalah yang saat ini sedang disorot publik. Misalnya mengenai beras oplosan dan kelangkaan garam.

"Yang persepsi publiknya sedang kuat saja," kata dia.

Hal serupa juga disampaikan Menperin Airlangga Hartarto. Menurut Politisi Golkar ini, pertemuan di dalam banyak membahas soal regulasi yang masih menghambat investasi.

"Dan Presiden menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan agar perekonomian dan investasi bisa tumbuh, ekonomi bisa tumbuh, daya saing masyarakat bisa meningkat," ucap Airlangga.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memperingatkan para menteri untuk tidak membuat peraturan menteri yang menyulitkan iklim investasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com