Teguran Jokowi untuk Menteri, Apakah Berujung "Reshuffle" Kabinet? - Kompas.com

Teguran Jokowi untuk Menteri, Apakah Berujung "Reshuffle" Kabinet?

Ihsanuddin
Kompas.com - 25/07/2017, 08:18 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport  di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar  kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur para menterinya dalam rapat kabinet paripurna, Senin (24/7/2017) kemarin. Teguran paling telak dilayangkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Dua menteri tersebut, menurut Jokowi, telah mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang tidak ramah terhadap investasi.

"Pada Permen-Permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan para menteri lainnya yang hadir dalam rapat paripurna tersebut untuk berhati-hati dalam menerbitkan permen. Sebelum permen dikeluarkan, Jokowi meminta ada perhitungan dan kalkulasi yang matang.

"Diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu, komunikasinya dengan masyakarat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu," kata dia.

(Baca: Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Siti dalam Rapat Kabinet)

Kepala Negara mengingatkan, yang harus dilakukan saat ini adalah mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, jangan sampai permen justru memberikan ketakukan kepada pengusaha untuk berinvestasi.

"Karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu semua kita harus ngerti tujuannya ke mana," ucapnya.

Angka kemiskinan

Selain itu, Jokowi juga memberikan teguran kepada para menteri terkait naiknya angka kemisikinan.

Survei Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan 6.900 orang medio September 2016-Maret 2017. Namun, kali ini Jokowi tidak spesifik menegur kementerian tertentu, tapi seluruh kementerian yang terkait.

Jokowi menilai, naiknya angka kemiskinan karena koordinasi yang kurang maksimal di antara kementerian terkait. Kurangnya koordinasi ini, menurut Jokowi, mengakibatkan pembagian beras sejahtera (rastra) menjadi terlambat.

(Baca: Kata Jokowi soal Teguran untuk Para Menteri)

"Kalau kemarin sinkron, enggak akan, saya jamin pasti turun yang namanya kemiskinan itu. Hanya keterlambatan rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," kata Jokowi.

Jokowi meminta para Menteri Koordinator diminta Jokowi untuk mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

"Ini sudah urusan koordinasi saja. Sehingga jangan sampai pas pembagian rastranya terlambat, pas itu dilakukan survei. Masalah Itu saja sebetulnya, bukan masalah lain-lain yang fundamental," tambah Jokowi.

Jawaban Menteri

Menteri Siti merasa tidak pernah mengeluarkan permen yang mempersulit pengusaha dalam berinvestasi. Siti mengatakan, selama ini tidak pernah ada keluhan dari pengusaha yang diarahkan kepada kementeriannya.

"Enggak, kan enggak kedengeran ributnya apa coba," kata Siti usai rapat kabinet.

Siti merasa tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Jokowi terkait permen tak ramah investasi. Meski demikian, Siti mengaku akan segera mengevaluasi apakah ada permen yang diterbitkan kementeriannya yang mengganggu iklim usaha.

"Ayo makanya nanti saya cek saja. Saya harus pelajari dulu karena yang ngomong Presiden, harus saya cek dulu," kata dia.

(Baca: Ditegur Jokowi, Menteri Siti Merasa Tak Pernah Persulit Pengusaha)

Adapun Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi Permen yang berpotensi menyulitkan pengusaha.

Arcandra menilai, teguran yang disampaikan Presiden Jokowi tidak mengarah pada satu Permen tertentu. Namun, banyak Permen yang harus dievaluasi.

"Setiap permen dan kebijakan akan kami evaluasi yang ujuannya untuk mempermudah investasi. Itu pesan dari Pak Presiden, dan itu sangat kami perhatikan," katanya.

Arcandra mengaku akan segera berdiskusi dengan Jokowi terkait evaluasi Permen ini.

"ESDM kan energi dan sumber daya mineral. Berbagai macam ada di ESDM. Banyak lah Permen. Tahun ini sudah ada 42-43 Permen, semuanya akan kami evaluasi," tambah Arcandra.

Berujung "reshuffle" kabinet?

Presiden Joko Widodo berharap, teguran yang diberikan kepada para menteri benar-benar direspons cepat. Jokowi mengatakan, teguran itu sangat penting disampaikan agar memacu kinerja para menteri.

Menurut Jokowi, Indonesia saat ini sudah dipercayai investor sebagai negara ramah investasi dan investasi merupakan salah satu pendorong peningkatan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, sangat penting untuk tetap menjaga iklim investasi dengan tidak menerbitkan peraturan yang menghambat investasi.

"Kalau masih saja keluar Permen atau Peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang mau ekspansi atau investasi, pasti saya tegur," ujar Jokowi.

Saat ditanya apakah teguran tersebut akan berujung kepada pergantian menteri, Jokowi menjawab sambil tersenyum, "Baru mengeluarkan satu (Peraturan Menteri)," kata dia. 

Kompas TV Presiden Joko Widodo memperingatkan para menteri untuk tidak membuat peraturan menteri yang menyulitkan iklim investasi.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril
Komentar