Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teguran Jokowi untuk Menteri, Apakah Berujung "Reshuffle" Kabinet?

Kompas.com - 25/07/2017, 08:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur para menterinya dalam rapat kabinet paripurna, Senin (24/7/2017) kemarin. Teguran paling telak dilayangkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Dua menteri tersebut, menurut Jokowi, telah mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang tidak ramah terhadap investasi.

"Pada Permen-Permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan para menteri lainnya yang hadir dalam rapat paripurna tersebut untuk berhati-hati dalam menerbitkan permen. Sebelum permen dikeluarkan, Jokowi meminta ada perhitungan dan kalkulasi yang matang.

"Diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu, komunikasinya dengan masyakarat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu," kata dia.

(Baca: Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Siti dalam Rapat Kabinet)

Kepala Negara mengingatkan, yang harus dilakukan saat ini adalah mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, jangan sampai permen justru memberikan ketakukan kepada pengusaha untuk berinvestasi.

"Karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu semua kita harus ngerti tujuannya ke mana," ucapnya.

Angka kemiskinan

Selain itu, Jokowi juga memberikan teguran kepada para menteri terkait naiknya angka kemisikinan.

Survei Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan 6.900 orang medio September 2016-Maret 2017. Namun, kali ini Jokowi tidak spesifik menegur kementerian tertentu, tapi seluruh kementerian yang terkait.

Jokowi menilai, naiknya angka kemiskinan karena koordinasi yang kurang maksimal di antara kementerian terkait. Kurangnya koordinasi ini, menurut Jokowi, mengakibatkan pembagian beras sejahtera (rastra) menjadi terlambat.

(Baca: Kata Jokowi soal Teguran untuk Para Menteri)

"Kalau kemarin sinkron, enggak akan, saya jamin pasti turun yang namanya kemiskinan itu. Hanya keterlambatan rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," kata Jokowi.

Jokowi meminta para Menteri Koordinator diminta Jokowi untuk mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com