Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Beri Kesempatan First Travel untuk Berbenah

Kompas.com - 24/07/2017, 22:41 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) memberi kesempatan kepada agen penyelenggara ibadah umrah, First Travel, untuk berbenah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, ada tiga hal yang harus dilakukan First Travel.

Pertama, memberangkatkan calon jemaah umrah yang sudah tertunda pemberangkatannya dan bahkan sampai berkali-kali. Kedua, meminta First Travel untuk tidak membuka pendaftaran baru.

"Jadi, tidak boleh lagi mengampanyekan, mempromosikan umrah promo yang harganya sungguh tidak masuk akal sehat, karena sangat tidak sebanding dengan realitas biaya yang harus dibayarkan," kata Lukman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Ketiga, Kemenag meminta First Travel untuk mengembalikan uang calon jemaah umrah yang memutuskan untuk tidak jadi berangkat.

Lukman tidak menjelaskan rinci mengenai tenggat waktu yang diberikan Kemenag bagi First Travel untuk berbenah. Namun, apabila ketiga langkah itu tidak dilakukan, maka Kemenag akan mencabut izin First Travel.

"Intinya, kami akan menjatuhkan sanksi dalam bentuk pencabutan izin First Travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU)," ucap Lukman.

Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi OJK menghentikan kegiatan usaha 11 entitas yang menawarkan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Salah satunya adalah usaha milik PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel.

"Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam menawarkan produknya entitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam pernyataan resmi, Jumat (21/7/2017).

(Baca juga: First Travel Tegaskan Hanya Paket Promo Umrah yang Dibekukan OJK)

Namun, First Travel mengelak berbagai tudingan yang menyebut perusahaan itu telah menelantarkan para calon jemaah umrah.

Perusahaan itu bahkan membantah berbagai pengakuan para calon jemaah dalam berbagai pemberitaan.

(Baca: First Travel Mengelak Dituding Telantarkan Calon Jemaah Umrah)

Kompas TV Pasca Pembekuan, Tak Ada Kegiatan di Kantor First Travel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com