Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Hartanto Tak Berniat Gantikan Posisi Setya Novanto di Golkar

Kompas.com - 18/07/2017, 17:12 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama politisi Partai Golkar Airlangga Hartanto diisukan menjadi pengganti Ketua Umum Partai Golkar setelah Setya Novanto menjadi tersangka kasus KT elektronik. Lantas benarkan isu tersebut?

Airlangga yang terlihat di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menepis kabar akan menggantikan posisi Novanto.

"Enggak ada-enggak ada, tidak ada," kata Airlangga, di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).

Soal apakah ada dukungan dari kader agar dia maju mengantikan Novanto, Airlangga kembali menjawab hal yang sama. Pun ketika ditanya apakah dia siap menggantikan Novanto jika diminta.

"Tidak ada, tidak ada," ujar Airlangga.

(Baca: Setya Novanto: Duit Rp 574 Miliar Bawanya Pakai Apa?)

Dia terus berjalan menuju ke arah mobilnya di tengah rapat pleno Partai Golkar berlangsung, di mana salah satu topik yang dibahas mengenai penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Airlangga diketahui pernah bersaing dengan Novanto merebut kursi ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa 2016. Namun, Novanto akhirnya yang terpilih.

Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Novanto menolak semua sangkaan KPK terhadapnya. Novanto membantah telah menerima uang hasil korupsi e-KTP.

(Baca: Tiga Langkah Antisipasi Golkar Setelah Setya Novanto Jadi Tersangka)

Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengaku kaget dengan dugaan bahwa ia menerima aliran dana sebesar Rp 574 miliar. Dia pun menolak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di lain pihak, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendorong partainya segera melaksanakan musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum baru. Menurut dia, status tersangka Setya Novanto akan sangat mengganggu partai dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kompas TV Setya Novanto menggelar jumpa pers pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com