Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Tersangka, Agung Lihat Ada Kader Golkar Ingin Rebut Jabatan

Kompas.com - 18/07/2017, 12:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengakui ada pihak tertentu di internal Golkar yang mencoba memanfaatkan situasi saat ini terkait penetapan tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang tengah ditangani KPK.

"Ya ada yang coba-cobalah menggunakan peluang semacam ini, gua mau ambil, gua mau isi tempat ini," kata Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(baca: Novanto Jadi Tersangka, Agung Laksono Minta Kader Golkar Tak Panik)

Menurut Agung, hal itu justru akan berdampak buruk terhadap partai karena hanya akan menambah gaduh suasana.

Karena itu, ia terus meminta kepada seluruh kader Golkar untuk tak terpancing dengan ajakan-ajakan yang ingin mengutak-atik posisi Ketua Umum Golkar yang saat ini masih dijabat Setya Novanto.

Selain Ketua Umum Golkar, Novanto juga menjabat Ketua DPR.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).
Agung juga menegaskan, sikap politik Golkar mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak berubah.

Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Jokowi dalam Pilpres 2019.

(baca: Politisi Golkar: Demi Nama Partai, Setya Novanto Harus Mundur)

Ia menyatakan, seluruh kader Golkar tetap solid mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Ini hanya buat suasana gaduh. Saya kira Golkar tidak berubah mendukung Pak Jokowi tidak berubah. Jangan sampai hal begini trus kemudian panik lalu langkahnya ngawur," tutur mantan Ketua DPR itu.

Tak lama setelah KPK mengumumkan penetapan tersangka Novanto, internal Golkar langsung mendorong pergantian ketua umum.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung sebelumnya mengatakan, Golkar harus segera melakukan konsolidasi pascapenetapan tersangka Novanto.

(baca: Novanto Jadi Tersangka, Akbar Tandjung Dorong Golkar Tunjuk Plt Ketum)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com