Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Jadi Tersangka, Agung Laksono Minta Kader Golkar Tak Panik

Kompas.com - 18/07/2017, 11:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta seluruh kader partainya tetap tenang dalam menyikapi penetapan tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto oleh KPK.

Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Agung mengatakan, partai harus tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun pucuk pimpinan saat ini berstatus tersangka.

"Saya sampaikan ke internal partai untuk bersikap tenang, jangan panik, partai harus tetap berjalan," ujar Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(baca: Novanto Jadi Tersangka, Akbar Tandjung Dorong Golkar Tunjuk Plt Ketum)

Ia meminta seluruh kader Golkar mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Sebab, kata Agung, status hukum Novanto saat ini belum berkekuatan hukum tetap. Karena itu, kata dia, tak perlu ada yang dipermasalahkan terkait posisi Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Hargai juga proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap sehingga tak perlu ada perubahan-perubahan, usulan Plt (pelaksana tugas) di Golkar, Munaslub. Pada waktunya sudah saatnya hal itu akan terjadi, ya kita laksanakan tergantung perkembangan hukum yang ada," lanjut Agung.

(baca: Politisi Golkar: Demi Nama Partai, Setya Novanto Harus Mundur)

Tak lama setelah KPK mengumumkan penetapan tersangka Novanto, internal Golkar langsung mendorong pergantian ketua umum.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung sebelumnya mengatakan, Golkar harus segera melakukan konsolidasi pascapenetapan tersangka Novanto.

Menurut Akbar, dengan status tersangka, Novanto tidak mungkin lagi bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin parpol.

(baca: Setya Novanto, Pendatang Baru di Deretan Pimpinan Lembaga yang Dijerat KPK...)

Sementara parpol sedang menghadapi agenda politik pemilu serentak 2018 dan pemilu 2019.

"Puncaknya adalah agenda politik 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini agenda yang sudah ada di depan mata," kata Akbar dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin (17/7/2017) malam.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com