Partai yang Ngotot "Presidential Threshold" 0 Persen Disebut Berkurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate, menyatakan ada perubahan peta politik dalam opsi presidential threshold (PT) pada pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Ia menyampaikan, ada partai yang awalnya ngotot agar PT dihapus, namun saat ini bergeser ke opsi PT sebesar 10 persen.

"Ada fraksi yang bergeser, perlu ambang batas. Jadi ada perbedaan posisi yang signifikan terkait dengan penafsiran konstitusional terhadap MK (Mahkamah Konstitusi). Ya kan, dari 0 persen bergeser ke 10 persen," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Ia menilai partai tersebut sepertinya mulai menemukan argumen konstitusional tentang keberadaan PT dalam pemilu serentak. Namun, Johnny enggan membeberkan partai mana yang awalnya bertahan di opsi PT 0 persen lantas bergeser ke 10 persen.

(Baca: Demokrat: "Presidential Threshold" Masih Lentur)

"Ada, saya lihat di koran ada. Yang saya lihat dari koran itu jalan tengah. Tapi saya menafsirkan itu pergeseran argumen konstitusional terhadap putusan MK," ujar anggota panitia khusus RUU Pemilu itu.

Diketahui, Partai Demokrat bersikeras agar PT dihapuskan alias 0 persen dalam pembahasan RUU Pemilu. Mereka menganggap keberadaan PT dalam pemilu serentak inkonstitusional.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menuturkan, pembahasan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) dalam RUU Pemilu masih mungkin mencapai titik kompromi. Meskipun hingga kini, lobi masih terus berlangsung dan belum diambil keputusan.

(Baca: Fadli Zon Sebut Jokowi Intervensi Parpol soal "Presidential Threshold")

Poin mengenai presidential threshold merupakan isu yang paling alot dibahas di antara lima isu krusial RUU Pemilu. Demokrat hingga saat ini masih mengusulkan angka presidential threshold 0 persen. Namun, tak menutup kemungkinan angka tersebut bisa berubah.

"Semuanya pasti kan lentur karena untuk kebutuhan kita semua. Barangkali juga nanti bagaimana pembicaraan yang terakhir tentunya bisa juga kami sesuaikan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Ia memperkirakan pemerintah dan parpol yang mendorong angka presidential threshold 20-25 persen bakal bersedia menurunkan angka. Ia berharap seluruh pihak yang terkait dalam pembahasan tak bersikeras dan bisa mengambil keputusan secara musyawarah.

"Tentunya kalau saya melihat Pemerintah barangkali tidak akan bersikukuh terus sampai 20 persen. Bisa saja nanti turun," tuturnya.