Jika Persekusi Dibiarkan, Negara Akan Kehilangan Wibawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, aksi persekusi harus dilihat sebagai tindakan masyarakat sipil meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara di hadapan para korban. Oleh karena itu, kata Bambang, negara jangan menoleransi aksi persekusi.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, siapa pun pelakunya dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukung aksi persekusi, negara wajib merespons aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas agar tidak lahir persepsi negatif dari publik.

"Negara akan diasumikan lemah dan kehilangan wibawa, karena ada orang atau sekumpulan warga sipil bisa bertindak semena-mena," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2017).

(baca: Peneliti SAFE Net: Ada Tren Peningkatan Korban Persekusi)

Para korban persekusi, lanjut Bambang, akan merasa tidak dilindungi negara. Padahal, sebagai negara hukum, negara menggenggam kewenangan mutlak untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan memberi perlindungan maksimal kepada setiap warga negara.

Bambang khawatir masyarakat akan berasumsi tidak ada kepastian hukum dari negara dan setiap masalah bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa menurut caranya masing-masing.

"Kalau sudah begitu, publik yang awam hukum pun akan berpendapat bahwa klaim Indonesia sebagai negara hukum tak lebih dari pepesan kosong," ucap Bambang.

(baca: Polisi Tahan Dua Tersangka Kasus Persekusi terhadap Remaja di Cipinang)

Dia menuturkan, apabila persekusi dibiarkan, maka citra semua institusi dan instrumen penegak hukum akan buruk di mata masyarakat. Masyarakat juga akan menilai institusi penegak hukum lemah karena tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, serta tidak mampu menangkal tindakan semena-mena yang dilakukan oknum atau sekumpulan orang.

"Hukum material dan hukum formal akan kehilangan fungsi dan kekuatannya, karena kuasa untuk menetapkan sebuah kebenaran dan kesalahan, serta kuasa untuk menjatuhkan hukuman, ada dalam genggaman orang atau kumpulan warga yang bebas melancarkan aksi-aksi persekusi," ucap Bambang.