Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei 'Kompas': Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Turun di 4 Bidang

Kompas.com - 30/05/2017, 12:22 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei Litbang Kompas menunjukan penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Hasil survei April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla turun menjadi 61,3 persen dari angka 65,9 persen pada Oktober 2016.

Sementara mereka yang tidak puas naik menjadi 36,9 persen dari angka 34,1 persen.

(baca: Survei "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Menurun)

Penurunan kepuasan terjadi di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Hasil survei Kompas pada Oktober 2016, tingkat kepuasan masyarakat di bidang polkam masih di angka 75,00 persen. Namun, pada April 2017 turun menjadi 71,20 persen.

Di bidang ekonomi, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat sebesar 52,00 persen, namun turun menjadi 46,10 persen pada tahun ini.

Di bidang kesos, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat masih di angka 69,80 persen. Tahun ini menjadi 65,80 persen.

“Penurunan paling kentara terjadi pada bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Di bidang polkam terjadi penurunan 4 persen, bidang ekonomi 6 persen, dan bidang kesos 4 persen,” kata Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, seperti dikutip Harian Kompas, Selasa (30/5/2017).

(baca: Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen)

Bambang mengatakan, bidang polkam, penurunan yang cukup menonjol terjadi pada indikator penanganan konflik antarkelompok dan gerakan separatis.

Sementara itu, untuk bidang ekonomi terjadi penurunan kepuasan paling menonjol dalam mengendalikan nilai tukar rupiah serta harga barang dan jasa.

(baca: Ini Alasan Responden Pilih Jokowi dan Prabowo Versi Survei Kompas)

Upaya pemerataan pembangunan antarwilayah dan pembangunan pasar yang selama ini mendapat apresiasi paling tinggi juga mengalami penurunan.

“Sementara itu, di bidang kesos rata-rata indikator menunjukkan gambaran kembalinya nilai kepuasan seperti pada awal pemerintahan,” ujar Bambang.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com