Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei 'Kompas': Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Turun di 4 Bidang

Kompas.com - 30/05/2017, 12:22 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei Litbang Kompas menunjukan penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Hasil survei April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla turun menjadi 61,3 persen dari angka 65,9 persen pada Oktober 2016.

Sementara mereka yang tidak puas naik menjadi 36,9 persen dari angka 34,1 persen.

(baca: Survei "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Menurun)

Penurunan kepuasan terjadi di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Hasil survei Kompas pada Oktober 2016, tingkat kepuasan masyarakat di bidang polkam masih di angka 75,00 persen. Namun, pada April 2017 turun menjadi 71,20 persen.

Di bidang ekonomi, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat sebesar 52,00 persen, namun turun menjadi 46,10 persen pada tahun ini.

Di bidang kesos, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat masih di angka 69,80 persen. Tahun ini menjadi 65,80 persen.

“Penurunan paling kentara terjadi pada bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Di bidang polkam terjadi penurunan 4 persen, bidang ekonomi 6 persen, dan bidang kesos 4 persen,” kata Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, seperti dikutip Harian Kompas, Selasa (30/5/2017).

(baca: Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen)

Bambang mengatakan, bidang polkam, penurunan yang cukup menonjol terjadi pada indikator penanganan konflik antarkelompok dan gerakan separatis.

Sementara itu, untuk bidang ekonomi terjadi penurunan kepuasan paling menonjol dalam mengendalikan nilai tukar rupiah serta harga barang dan jasa.

(baca: Ini Alasan Responden Pilih Jokowi dan Prabowo Versi Survei Kompas)

Upaya pemerataan pembangunan antarwilayah dan pembangunan pasar yang selama ini mendapat apresiasi paling tinggi juga mengalami penurunan.

“Sementara itu, di bidang kesos rata-rata indikator menunjukkan gambaran kembalinya nilai kepuasan seperti pada awal pemerintahan,” ujar Bambang.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com