Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencapresan Jokowi, Golkar Akan Komunikasi dengan Parpol Pemerintah

Kompas.com - 23/05/2017, 18:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Pengusungan Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019 menjadi salah satu topik pembahasan utama pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Wacana calon wakil presiden pendamping Jokowi pun tak luput dari pembicaraan.

Terkait pencalonan Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menuturkan, komunikasi akan segera dibangun. Prioritasnya adalah dengan partai-partai pendukung pemerintah.

"Nanti kami akan lakukan konsultasi dengan partai-partai lain, khususnya PDI-P dan partai lain yang sudah mendukung pemerintah baik Nasdem, Hanura. Ini tentu akan kami bicarakan," ujar Novanto seusai Rapimnas Partai Golkar di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5/2017).

Komunikasi juga akan dijajal Partai Golkar dengan partai-partai lainnya yang bukan partai pendukung pemerintah.

"Kami harapkan juga partai-partai lain," ucap Setya Novanto.

(Baca juga: Kata Novanto soal Usulan Cawapres Jokowi dari Golkar)

Adapun mengenai calon wakil presiden pendamping Jokowi, Novanto memilih untuk tak ikut campur saat ini. Menurut dia, penunjukan cawapres masih terlalu dini.

Setya Novanto juga menegaskan belum ada pembicaraan soal itu di intetnal partainya.

"Kami tidak membicarakan dan kami belum memikirkan sejauh itu. Kami berpikir yang penting adalah capres dahulu," kata Anggota DPR RI daerah pemilih Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Kompas TV Rapimnas Golkar Bahas Bahan Pemenangan Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com