Aksi Kamisan ke-493 Khawatirkan Munculnya Kembali Rezim Otoriter

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan bahwa bulan Mei adalah bulan yang penting bagi negara.

Sebab, pada bulan ini banyak tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa silam dan tidak terungkap sampai sekarang.

Hal itu diutarakan Miko dalam Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

"Bulan Mei banyak melewati tragedi, ujian. Kasus Marsinah, Trisaksi, penculikan aktivis dan lain sebagainya," kata Miko dalam orasinya.

Pada Mei 2017 pun, kata dia, ujian kembali muncul. Alasannya, rezim penguasa yang otoriter dan pernah berkuasa di Indonesia berpotensi lahir kembali.

"Kita sadari tibalah pada persimpangan demokrasi. Kita harus memilih, jalan lurus atau justru balik kembali. Rezim ini membubarkan ormas dan teman kita dikriminalisasi penguasa," ujar Miko.

Orasi Miko merupakan respons terhadap aksi pemerintah yang berupaya membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa mekanisme sesuai undang-undang.

Bahkan pemerintah menghadirkan wacana untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar dengan mudah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

(Baca: Percepat Pembubaran HTI, Pemerintah Pikirkan Opsi Terbitkan Perppu)

Secara khusus, Miko menanggapi Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan melawan semua organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Presiden juga utarakan gebug PKI, mengingatkan rezim otoriter," kata Miko.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa dia tidak bakal ragu menindak organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 

"Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu," ujar Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

(Baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Ucapan Presiden itu dikhawatirkan akan ditanggapi sebagian masyarakat di bawah dengan aksi kekerasan, untuk menanggapi keberadaan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Untuk itu, Miko mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya kepada keluarga korban pelanggaran HAM masa silam, untuk merapatkan barisan dan menagih janji ke pemerintah.

"Kuatkan barisan menagih pertanggungjawaban negara. Rapatkan barisan tuntut keadilan tuntaskan pelanggaran masa lalu," kata Miko.

"Untuk siapa? Untuk para korban. Bersama para korbanlah kita harus berada. Jangan tinggalkan mereka sedikit pun," tutur dia.