Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sudah Mulai Jaring Capres untuk 2019

Kompas.com - 18/05/2017, 16:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera sudah mulai melakukan penjaringan internal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Penjaringan dilakukan melalui pemilu internal yang diikuti oleh pengurus dan kader PKS di seluruh daerah.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengakui bahwa penjaringan telah berjalan.

"PKS sebagaimana tradisinya, melakukan tugas untuk memberdayakan kader dan simpatisannya. Salah satunya, melibatkan mereka dalam pemilihan calon anggota Dewan, calon gubernur, termasuk calon presiden. Itu sudah tradisi kami. Itu memang sudah berjalan," kata Hidayat, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/5/2017).

Hidayat mengatakan, nama-nama yang paling banyak dipilih oleh kader PKS di seluruh Indonesia saat ini sudah diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diserahkan ke Majelis Syuro PKS.

"Majelis Syuro lah yang akan mengumumkan ke publik calon presiden dari PKS, atau calon wakil presiden dari PKS," ujar Hidayat.

Baca: Rhoma: Jika Idaman Menghendaki Saya Capres, Tentunya Tak Bisa Menolak

Hidayat mengatakan, nama-nama yang dipilih bukan saja berasal dari internal PKS, tetapi juga eksternal. 

Namun, ia enggan membocorkan siapa saja nama-nama yang saat ini paling banyak dipilih oleh para pengurus dan kader PKS.

"Kalau begitu saya namanya membocorkan. Saya tidak ingin bocorkan. Seluruh keputusan itu, sekarang belum finalisasi karena akan disampaikan ke Majelis Syuro. Majelis Syuro yang akan memutuskan," kata Hidayat.

Ia belum mengetahui hingga kapan penjaringan internal ini akan dilakukan.

PKS saat ini masih menunggu revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Baca: SBY: Pilpres 2019, Demokrat Usung Pasangan Capres dan Cawapres

"Apakah (presidential threshold) 0 persen sehingga semua partai bisa mencalonkan, atau 20 persen sehingga harus koalisi. Itu akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil," kata Hidayat.

Kompas TV Partai Berkarya Usung Tommy Soeharto Maju di Pilpres 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com