Zulkifli Hasan: Hak Angket Bisa Jatuhkan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, hak angket bisa berujung pada dijatuhkannya pemerintahan. Sebab, ujung pangkal hak angket adalah menyatakan pendapat kepada Presiden.

"(Ujungnya) menyatakan pendapat, bisa jatuh pemerintah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017), menyikapi hak angket DPR terhadap KPK.

Oleh karena itu, ia mengaku heran banyak partai pendukung yang justru mendukung hak angket tersebut.

(baca: Drama Rapat Paripurna DPR Loloskan Hak Angket KPK...)

Padahal, KPK sedang berusaha membongkar sejumlah kasus besar yang juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah dan parlemen.

Salah satunya adalah kasus korupsi Bantuan Likuidias Bank Indonesia (BLBI).

"KPK sedang tugas yang begitu penting, justru sekecil apapun gangguan jangan," tutur Ketua MPR RI itu.

"Katanya (angketnya) soal rekaman. Tapi kalau rekaman saja masa diangket, sih," kata dia.

(baca: Ini Daftar 26 Anggota DPR Pengusul Hak Angket KPK)

Namun, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai salah satu pengusul hak angket membantah jika hak angket KPK bisa berujung pada penggulingan pemerintahan.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo seharusnya juga melihat sisi positif dari hak angket tersebut sebagai masukan terhadap satu lembaga yang menjadi tanggungjawab kepala negara.

"Enggak lah (penggulingan pemerintahan). Pak Jokowi tinggal 700 hari masa mau dijatuhkan," tutur Fahri.

(baca: Mahfud MD Minta KPK Tak Gubris Hak Angket DPR)

Adapun saat ditanyakan mengenai rekomendasi hak angket yang mengikat, Fahri mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa rekomendasi rapat-rapat komisi bersifat mengikat.

Namun secara etika, kata dia, seharusnya rekomendasi angket bisa lebih tinggi dan lebih diperhatikan.