Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan Pabrik Mitsubishi, Jokowi Tegaskan Investasi Tak Boleh Dipersulit

Kompas.com - 25/04/2017, 11:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden  Joko Widodo meresmikan pembangunan pabrik PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia pada Selasa (25/4/2017) pagi.

Pabrik tersebut berada di kawasan Greenland International Center Blok CH Nomor 01, Kota Deltamas Pasaranji, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Pabrik PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia," ujar Jokowi.

(Baca: Seskab Pastikan 23 Permen yang Hambat Investasi Akan Dicabut)

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, investasi merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengupayakan penyederhanaan investasi.

"Saya sudah mengatakan, investasi itu penting. Oleh karena itu, jangan dipersulit. Agar ekonomi bergerak. Agar pertumbuhan ekonomi selalu ada di Indonesia," ujar Jokowi.

Investasi juga berdampak langsung kepada rakyat. Dengan investasi, lapangan pekerjaan bagi rakyat akan bertambah.

(Baca: Peringkat Indonesia dalam Kemudahan Investasi Naik, Jokowi Belum Puas)

Rakyat yang sebelumnya 'nganggur' menjadi bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Presiden mengapresiasi pendirian pabrik yang memiliki kapasitas 16.000 unit mobil per tahun dan memiliki nilai investasi sebesar Rp 7,5 triliun tersebut.

"Seperti yang kita lihat, dengan berdirinya pabrik PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, dapat membuka 3.000 lapangan kerja," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Sebut Masih Ada Kementerian yang Bikin Aturan Hambat Investasi)

Kompas TV Jokowi Kecewa pada Raja Arab Saudi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com