Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet: Memangnya Penyidik KPK Tidak Diasuransi?

Kompas.com - 18/04/2017, 07:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pengobatan penyidiknya, Novel Baswedan, dikritik Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Menurut dia, seorang penyidik seharusnya ditanggung asuransi kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

"Apa penyidik KPK tidak diasuransi? Apa dana di KPK tidak mencukupi?" kata Bamsoet saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senin (17/4/2017).

Ia khawatir, bantuan tersebut nantinya dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam mengusut perkara korupsi.

(Baca: Jokowi Setuju Biaya Pengobatan Novel Baswedan Ditanggung Negara)

Menurut dia, KPK dapat berkomunikasi dengan DPR bila memerlukan bantuan dari negara. Pasalnya, ada dana cadangan darurat yang dapat digunakan untuk kondisi demikian.

Sementara itu, kritik yang disampaikan Bamsoet ditampik Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief. Menuru dia, setiap penyidik ditanggung asuransi.

Hanya saja, biaya pengobatan yang dapat ditanggung terbatas. Ia bersyukur bahwa Presiden dan Wakil Presiden bersedia membantu pengobatan tersebut.

"Kemudian ditindaklanjuti oleh Sekjen yang melakukan pertemuan dengan Menkeu," ujarnya.

Ia memastikan, KPK akan mempertanggungjawabkan setiap uang yang dikeluarkan untuk proses pengobatan Novel.

Kompas TV Tim Medis Pastikan Kesehatan Jaringan Mata Novel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com