Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Minta Pemerintah RI Aktif Tangani Konflik Suriah

Kompas.com - 07/04/2017, 21:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta Pemerintah Indonesia berperan lebih aktif menggalang dukungan berbagai negara untuk untuk penghentian konflik di Suriah.

Hal itu disampaikan Sukamta menanggapi serangan senjata kimia di kawasan Khan Sheikhoun, Suriah yang menewaskan 58 orang, dan juga serangan rudal Amerika Serikat (AS) sebagai respons balasan atas serangan senjata kimia.

Sukamta menilai perang Suriah telah bergerak ke arah yang semakin buruk dengan kehadiran Rusia. Apalagi, sebelumnya Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa dan Timur Tengah terlibat dalam konflik tersebut.

"Kehadiran berbagai negara ke Suriah ini tidak dalam motif misi perdamaian, tetapi dalam kerangka membantu secara militer ke berbagai faksi yang bertikai. Hal ini yang membuat Suriah terus bergejolak," ujar Sukmata melalui keterangan tertulis, Jumat (7/4/2017).

Ia menilai Indonesia memiliki kewajiban untuk terlibat aktif memulai resolusi perdamaian di Suriah. Dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia dinilai bisa mencairkan komunikasi di antara mereka semua.

Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki hubungan baik dengan AS, Rusia, dan beberapa negara Timur Tengah yang terlibat konflik di Suriah,

"Karena itulah secara khusus Indonesia bisa ikut mendesak PBB untuk selenggarakan sidang umum dengan agenda penghentian konflik di Suriah," kata politisi PKS itu.

Sebelumnya, melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia mengutuk serangan gas beracun terhadap warga sipil di Suriah.

(Baca: Indonesia Kutuk Serangan Gas Beracun di Suriah)

Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas serangan rudal yang dilacarkan Amerika Serikat (AS) ke Suriah pada Kamis malam (6/4/2017) waktu setempat.

Pemerintah Indonesia meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan menghentikan seluruh tindak kekerasan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berkoordinasi dengan Wakil Tetap RI di PBB.

(Baca: Indonesia Minta PBB Merespons Serangan AS ke Suriah)

Kompas TV Lorong yang dipenuhi reruntuhan bangunan ini, semula merupakan bagian dari rumah sakit yang ada di Kota Khan Sheikhun. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com