Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Harap Panglima Bolehkan Pendirian TPS di Kompleks TNI

Kompas.com - 01/04/2017, 09:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) berharap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengizinkan KPU DKI Jakarta mendirikan Tempat Pemugutan Suara (TPS) di kompleks TNI.

Hal ini agar memudahkan warga yang tinggal di Kompleks TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang digelar pada 19 April 2017.

Pada saat pemungutan suara putaran pertama, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan seluruh jajarannya agar melarang pendirian TPS di dalam kompleks TNI. Tujuannya, menjaga netralitas TNI dalam pesta demokrasi.

Akibat adanya aturan tersebut, sejumlah lokasi TPS dipindahkan. Jaraknya cukup jauh dari rumah warga.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berpendapat, citra netralitas TNI akan tetap terjaga meskipun di Kompleks TNI didirikan TPS.

(Baca:  Pendirian TPS di Kompleks TNI, KPU DKI Diminta Berkomunikasi dengan Panglima)

Oleh karena itu, sebaiknya Panglima TNI mendukung penyelenggaraan pilkada kali ini dengan memberikan kemudahan akses bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya.

"Aksesabilitas bagi pemilih menjadi pertimbangan utama," kata Hadar saat dihubungi, Sabtu (1/4/2017).

Menurut Hadar, TPS perlu didirikan di area yang mudah dijangkau warga.

"Jadi para pemilih tidak kesulitan untuk ke TPS yang berada dekat dengan rumah tinggalnya. Sehingga, tingkat partisipasi akan tetap tinggi," kata Hadar.

(Baca: Menhan Minta KPU Hormati Aturan soal TPS di Kompleks TNI)

Pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, sejumlah TPS yang sedianya didirkan di dalam kompleks TNI Ad Berland dipindahkan ke pinggir jalan Matraman, Jakarta Timur.

Demi memfasilitasi warga agar tetap bisa menjangkau TPS, pihak penyelenggara menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya, mengerahkan kendaraan milik warga.

"Masih banyak warga yang belum memilih, distribusi odong-odong untuk mengangkut pemilih ini frekuensinya ditambah. Jarak rumah warga sampai ke lokasi TPS 300 meteran," kata Komisioner KPU Arief Budiman saat memantau lokasi pemungutan suara di pinggir jalan raya Matraman, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2017).

Kompas TV Dugaan Tak Netral, Ketua KPUD Jalani Sidang Kode Etik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com