Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2017, 15:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meyakini dukungan di akar rumput PPP tetap mengarah ke pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi rencana PPP kubu Romahurmuziy yang hendak mendeklarasikan dukungan ke pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI putaran kedua.

"Kita lihat saja nanti. Kalau yang kami lihat di bawah, pada umumnya mereka yang berafiliasi pada partai Islam kecenderungan ke Anies-Sandi. Pak Haji Lulung (Abraham Lunggana) juga kan sebagai ketua DKI-nya sudah menyatakan diri mendukung Anies-Sandi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

(baca: PPP Kubu Romy Akan Dukung Ahok-Djarot, Ini Komentar Djan Faridz)

Ia menduga, suara yang mengarahkan dukungan PPP ke Ahok-Djarot berasal dari luar Jakarta.

Sebab, kehendak akar rumput PPP di Jakarta, menurut Fadli, terlihat hendak mendukung Anies-Sandi.

Ia menyatakan, saat ini komunikasi dengan PPP terjalin dengan baik. Fadli mengaku partainya sudah menjalin komunikasi dengan Lulung dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Jadi kita lihat saja nanti. Yang milih kan rakyat, ya. Massanya, bukan elitenya. Elitenya kan juga sedikit. Dan saya kira yang paling banyak pengikutnya ketua Jakarta-nya kan, Haji Lulung," lanjut Fadli.

(baca: Jika Mendukung Ahok-Djarot, PPP Kubu Romi Bisa "Counter" Isu SARA)

 

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta pimpinan Romahurmuziy sebelumnya berencana mendeklarasikan dukungan mereka buat pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI putaran kedua, di Hotel Ibis Cawang, Minggu pagi.

Adapun PPP kubu Djan Faridz sudah lebih dulu mendukung Ahok-Djarot.

Namun, deklarasi kubu Romy itu ditunda. (baca: Djarot: Djan Faridz yang Bekerja Maksimal Dukung Kami)

Ketua DPC PPP Jakarta Utara HM Yunus mengatakan, deklarasi dukungan tersebut ditunda karena beberapa hal.

"Kami dari pengurus DPC dan DPW PPP mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penundaan deklarasi ini. Berhubung karena ada beberapa hal di antaranya ada acara teknis yang tidak bisa kami hindari," ujar Yunus di Hotel Ibis.

Deklarasi dukungan akan kembali digelar dalam waktu dekat. Namun, Yunus belum menyebutkan kapan persis waktunya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com