Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Alasan Afganistan Belajar Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

Kompas.com - 08/03/2017, 15:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi Afganistan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk belajar pemberantasan korupsi. Sekitar 16 orang hadir ke KPK pada Rabu (8/3/2017) Lantas, mengapa Indonesia yang dipilih?

Menteri Kehakiman Afganistan Abdul Baseer Haidari mangungkapkan alasannya datang ke Indonesia. Salah satunya, karena Indonesia sering disebut dalam laporan PBB sebagai salah satu negara yang sukses melawan korupsi.

"Karena sering laporan PBB, sering sebut Indonesia sukses lawan korupsi melalui KPK dan kami juga punya hubungan dekat dengan Indonesia," kata Abdul di gedung KPK.

Hingga kini, Afganistan belum memiliki lembaga anti rasuah. Kedatangan delegasi ke KPK ingin mengetahui jika model pemberantasan korupsi di KPK dapat diterapkan di Afganistan.

Abdul menyebutkan, pasca 2001 dengan adanya pemerintahan baru, terjadi korupsi di Afganistan. Akibatnya, lanjut Abdul, Afganistan menduduki peringkat kedua sebagai negara terkorup.

"Banyak bantuan datang setelah Taliban pergi. Ada dari NGO dan PBB. Tapi pemerintah sebelumnya mereka tidak bisa kontrol, semua uang datang dan dihabiskan. Sehingga sulit, jadi Afganistan nomor dua negara korupsinya," ujar Abdul.

Kemudian, Pemerintah Afganistan berbenah diri dengan bersumpah untuk menghabiskan korupsi. Hasilnya Afganistan naik peringkat ke urutan delapan negara terkorup.

"Dan setiap Sabtu mereka rapat. Ada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan beberapa anggota DPR. Mereka semua bekerja keras lawan korupsi dan makanya bisa sukses," ucap Abdul.

Abdul menuturkan, dirinya memberikan nomor telepon melalui awak media. Kemudian, berbagai informasi dugaan korupsi dilaporkan oleh masyarakat.

"Dan sekitar 5-15 tahun koruptor ditangkap dan dipenjara. Masyarakat minta dinaikkan gaji karena di sana gaji masih kecil jadi membuat adanya korupsi," kata Abdul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com