Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelarangan Buku Tak Menjawab Kebutuhan Pendidikan Seksualitas Anak

Kompas.com - 22/02/2017, 13:49 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pemerhati pendidikan seksualitas di usia dini dari Komunitas Pasukan Jarik, Aquino Hayunta, menilai kebijakan pemerintah dengan melarang buku "Aku Berani Tidur Sendiri" tidak menjawab kebutuhan orang tua atas informasi pendidikan seksualitas di usia dini.

Menurut Aquino, hingga saat ini pemerintah belum memiliki bentuk yang jelas dalam memberikan pemahaman seksualitas terhadap anak maupun orang tua di sektor pendidikan.

"Dari dulu pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan anak soal pendidikan seksualitas. Padahal, orang tua butuh metodologi untuk membicarakan itu dengan anak. Itu dari dulu tidak pernah ada. Masalah seperti ini selalu muncul tapi tidak ada jalan keluarnya," ujar Aquino saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/2/2017).

Aquino mengatakan, selama ini pembicaraan mengenai seksualitas anak selalu dihindari dan dianggap tabu. Sementara, orang tua kerap kesulitan saat menghadapi pertanyaan anak terkait seksualitas.

(Baca: Penerbit Buku "Aku Berani Tidur Sendiri" Sampaikan Permintaan Maaf)

Akibatny,a anak tidak menerima informasi yang konstruktif dan hanya menerima pelarangan tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut, kata Aquino, justru akan mendorong anak mencari informasi dari luar yang sumbernya tidak kredibel.

Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah mulai menyadari adanya kebutuhan orang tua dan anak terkait pendidikan seksualitas di usia dini.

"Pemerintah harus sadar bahwa pendidikan seksualitas di usia dini itu memang diperlukan," tutur Aquino.

(Baca: Puan Minta Kemendikbud Investigasi Buku "Aku Berani Tidur Sendiri")

Selain itu, Aquino juga berpendapat bahwa seharusnya pemerintah nenyediakan informasi yang konstruktif soal pendidikan seksualitas, ketimbang mengeluarkan kebijaka pelarangan buku.

Dia pun mengusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk sebuah tim yang bertugas mengkurasi buku-buku pendidikan seksualitas layak baca. Sehingga, orang tua memiliki panduan mengenai buku-buku apa saja yang bisa menjadi rujukan dalam mengajarkan seksualitas kepada anak.

"Daripada melarang buku, sebaiknya pemerintah menyediakan informasi soal pendidikan seksualitas. Kalau perlu bentuk tim kurasi yang mengkurasi buku-buku tentang seksualitas yang patut direkomendasikan pada orang tua," kata Aquino.

(Baca: Mendikbud Akan Beri Sanksi Penerbit Buku "Aku Berani Tidur Sendiri")

Sebelumnya, Ketua KPAI Asrorun Ni'am mengatakan konten buku "Aku Berani Tidur Sendiri" tidak layak bagi anak karena mengajarkan seksualitas secara tidak tepat. Ia menilai buku itu mendorong permisifitas terhadap perilaku seks menyimpang.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai konten yang ada dalam buku itu tidak pantas dikonsumsi anak-anak meskipun tujuannya adalah untuk edukasi seksual.

"Menurut saya, sangat vulgar. Masa pendidikan seks begitu," kata dia.

Ia berpandangan, pendidikan seksual sudah cukup diberikan melalui mata pelajaran Agama mengenai hubungan suami-istri. Muhadjir pun menegaskan soal pemberian sanksi kepada pihak penerbit.

Agar peristiwa ini tak terulang, lanjut Muhadjir, pemerintah tengah membahas undang-undang tentang perbukuan. UU ini akan mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat pada setiap buku yang akan diterbitkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com