Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Laporkan Calon Komisioner OJK yang Pernah Terkait Kasus

Kompas.com - 09/02/2017, 21:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri latar belakang para calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang mengikuti proses seleksi.

KPK akan melaporkan kepada panitia seleksi apabila ada kandidat yang pernah terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

"Kami akan cek latar belakang para calon, dan KPK akan memberikan data siapa pun calon- calon itu yang punya masalah hukum di KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (9/2/2017).

(Baca juga: KPK Diminta Telusuri Rekam Jejak Calon Komisioner OJK)

Febri mengatakan, KPK memiliki dua pendekatan dalam menelusuri rekam jejak para calon komisioner OJK.

Pertama, KPK akan melihat apakah ada nama para kandidat yang pernah terlibat dalam perkara yang ditangani KPK.

KPK akan melihat secara historis, apakah calon tersebut bersikap kooperatif dan membantu penyidikan KPK.

Kedua, jika peserta seleksi adalah penyelenggara negara, KPK akan melihat sejauh mana calon tersebut mematuhi penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian, apakah yang bersangkutan pernah melaporkan gratifikasi kepada KPK.

"Harapannya, komisioner OJK yang terpilih adalah yang berintegritas, tidak terkait masalah hukum khususnya korupsi. Bagaimana pun, OJK akan mengurus keuangan yang cukup besar di Indonesia," kata Febri.

Secara resmi tim Pansel OJK telah meminta KPK untuk menelusuri rekam jejak 107 peserta seleksi. Para peserta tersebut merupakan mereka yang telah lolos dalam tahap seleksi administrasi.

(Baca juga: Politisi Lolos Seleksi Awal Calon Komisioner OJK, Ini Kata Sri Mulyani)

Kompas TV OJK Optimis Pertumbuhan Ekonomi Makin Baik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com