Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Targetkan Partisipasi pada Pilkada 2017 Sebesar 77,5 Persen

Kompas.com - 08/02/2017, 06:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, sejak Pemilu Legislatif 2014, Pemilu Presiden 2014, hingga Pilkada 2015, tren partisipasi masyarakat mengalami penurunan.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi persiapan terakhir penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

"Jika dilihat dari data KPU, ada penurunan tren partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tentu harus diupayakan pilkada serentak jangan sampai tambah menurun," ujar Hadar.

Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi masyarakat tercatat 75,11 persen dari total daftar pemilih pada Pemilu Legislatif 2014.

Sementara, pada Pemilu Presiden 2014, jumlah partisipasi semakin turun menjadi 71,31 persen.

Sedangkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2015 hanya sebesar 69,14 persen.

Menurut Hadar, banyak faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat.

Meski belum ada kajian yang valid, ia meyakini salah satu penyebabnya yakni keraguan dari masyarakat terkait kompetensi pasangan calon.

"Tentu harus diupayakan jangan sampai menurun. Semua pihak maka harus sama-sama bekerja, mengajak masyarakat berpartisipasi. Minimal mempertahankan atau mencapai target partisipasi sebesar 77,5 persen," ujar dia.

Penurunan persentase tidak hanya terjadi dalam tingkat partisipasi masyarakat tetapi juga dari sisi jumlah peserta Pilkada.

Hadar menuturkan, pada Pilkada Serentak 2015 rata-rata terdapat tiga pasangan calon yang mendaftar.

Sementara, pada Pilkada Serentak 2017 rata-rata hanya dua pasangan calon yang mendaftar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com