Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Tanggamus Sebut Ada 8 Anggota DPRD yang Minta Uang

Kompas.com - 02/02/2017, 21:30 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Tanggamus Bambang Kurniawan menyebutkan bahwa ada delapan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang meminta uang kepadanya.

Permintaan uang itu diduga terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2016.

"Yang minta saja ada sekitar delapan orang," ujar Bambang seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Bambang kemudian menyebutkan tujuh nama anggota DPRD yang meminta uang kepadanya. Mereka adalah PU, Nsy, Ha, Kur, Thz, Erl, dan Irw.

Menurut Bambang, masing-masing anggota DPRD meminta uang hingga Rp 30 juta.

Bambang meminta agar delapan orang yang meminta uang kepadanya turut dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang merasa bahwa ia dijebak oleh para anggota DPRD.

Menurut Bambang, setelah menerima uang, anggota DPRD tersebut melaporkan pemberian tersebut kepada KPK.

"Mereka seharusnya masuk juga," kata Bambang.

(Baca juga: Bupati Tanggamus: Saya Berikan Uang ke Anggota DPRD karena Diminta)

Sebelumnya, KPK menetapkan Bambang Kurniawan sebagai tersangka setelah diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Bambang menyuap sejumlah anggota DPRD dengan nilai yang bervariasi.

Penyelidikan KPK terhadap Bupati Tanggamus diawali adanya laporan masyarakat tentang proses pembahasan APBD Kabupaten Tanggamus.

Dalam kasus ini, terdapat anggota DPRD yang sudah menyerahkan uang suap kepada KPK.

Selain itu, delapan anggota DPRD Tanggamus yang saksi kasus dugaan suap yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(Baca: Jadi Saksi Kasus Suap, 8 Anggota DPRD Tanggamus Dapat Perlindungan LPSK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com