Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin

Kompas.com - 25/01/2017, 17:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Corruption Perseption Index (CIP) atau indeks persepsi korupsi pada 2016.

Indeks ini memetakan risiko korupsi di tiap negara. Skor CPI Indonesia pada 2016 yakni 37 dari rentang O-100. Pada 2015, skor CPI Indonesia ada di angka 36. Sementara skor 2014, 34.

Skor tersebut didapat dari persepsi masyarakat terhadap risiko korupsi di Indonesia. Semakin tinggi skor semakin rendah tingkat risiko korupsinya. 

"Kenaikan sektor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Namun hasil survei dari delapan lembaga di bawah koordinasi TII, hasilnya berbeda. Tiga lembaga survei menilai CPI Indonesia mengalami kenaikan dan dua lembaga survei menaikkan CPI Indonesia tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, tiga lembaga survei menilai CPI Indonesia mengalami penurunan.

Dadang mengungkapkan, selama lima tahun sejak 2012, CIP Indonesia merangkak naik hingga lima poin. 

Dadang menilai, lambatnya peningkatan CPI Indonesia terjadi karena fokus pemberantasan korupsi hanya pada sektor birokrasi.

Strategi pemberantasan korupsi, lanjut Dadang, masih belum melirik sektor korupsi politik, bisnis, dan hukum.

Chair of Executive Board TII Natalia Soebagjo mengatakan, penindakan korupsi birokrasi merupakan hal yang penting.

Namun, bukan satu-satunya strategi percepatan pemberantasan korupsi nasional, sebab korupsi birokasi hanya melokalisasi pada korupsi politik, hukum, dan bisnis.

"Korupsi birokasi hanya gejala atas praktik korupsi politik, hukum, dan bisnis yang lebih besar," ucap Natalia.

Natali menyebutkan, kasus Panama Papers menjadi contoh adanya penyamaran praktik korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara.

Menurutnya, transparansi kepemilikan dan laporan keuangan perlu menjadi agenda pemberantasan korupsi nasional.

"Program tax amnesty yang dilakukan pemerintah diharapakan mampu berikan kontribusi positif nilai antikorupsi, bukan saja pada penerimaan negara," ucap Natalia.

Dengan skor sebesar 37 poin, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara.

Kenaikan skor CPI Indonesia belum mampu negara tetangga seperti Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin) dan Singapura (85 poin). Indonesia hanya berada di atas Thailand (35 poin), Filipina (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin), dan Kamboja (21 poin).

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com