Pemuda Muhammadiyah: Potensi Suap Jual Beli Jabatan Capai Rp 44 T

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto mengungkapkan, potensi nilai suap yang terjadi dalam jual beli jabatan di pemerintah daerah mencengangkan.

"Dari simulasi dugaan jual beli jabatan di daerah dana yang keluar hingga Rp 44 triliun," kata Virgo di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Hal itu mengacu pada riset Pemuda Muhammadiyah di sepuluh daerah. Ke-10 daerah itu yakni, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Babel, Papua Barat, Deli Serdang, Klaten, Binjai, Tangsel, Pariaman.

(Baca: Jokowi Instruksikan Jual Beli Jabatan ASN Diberantas Tuntas)

Metodologi riset dilakukan dengan wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan studi literasi.

Riset dilakukan selama dua pekan, 2-16 Januari 2017. Virgo menyebutkan, besaran uang suap untuk mendapatkan jabatan berkisar dari Rp 100 juta hingga Rp 400 juta.

Menurut Virgo, potensi suap dari 450 komposisi jabatan eselon II-IV dari 548 daerah di Indonesia mencapai Rp 44,37 triliun.

Sedangkan, potensi suap jual beli jabatan yang berlangsung sebelum dan pasca Pilkada 2017 mencapai Rp 9,09 triliun di 101 daerah.

"Kalau dibedakan dari tujuh provinsi ada Rp 630 miliar dan di 94 kabupaten/kota ada Rp 8,4 triliun," ucap Virgo.

(Baca: Ini Hasil Riset Pemuda Muhammadiyah soal Jual Beli Jabatan)

Virgo menyebutkan, jual beli jabatan akan melahirkan korupsi birokasi di pemerintah daerah.

Selain itu, tidak berjalannya merit sistem akan mengakibatkan pada pelayanan publik. Untuk itu, lanjut Virgo, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman dalam pelaksanaan mutasi dan pengangkatan ASN.

"Kami buka posko pengaduan jual beli jabatan. Pusatnya di Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah di Menteng, Jakarta. Di tiap daerah juga akan dibuka. Pelapor akan dijamin kerahasiaannya," ujar Virgo.