Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Satgas Saber Pungli?

Kompas.com - 17/01/2017, 18:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Semenjak dibentuk akhir Oktober 2016 lalu, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) meraih banyak capaian hingga pertengahan Januari 2017 ini.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, Satgas berhasil melaksanakan 81 operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai sektor pelayanan publik.

"Titik utamanya adalah dwelling time sehingga otomatis pelabuhan memang menjadi target utama kami," ujar Tito usai rapat terbatas membahas reformasi hukum jilid II di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Titik lainnnya yang disasar Satgas, antara lain pelayanan publik berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat dan pelayanan dokumen lalu lintas. Tidak hanya memberantas pungli di pelayanan publik, Satgas juga berhasil menangkap pungli di internal Polri.

 

(Baca: Satgas Saber Pungli Terima 16 Ribu Laporan dan Lakukan 16 OTT)

Catatan Tito, Divisi Propam Polri menangani 299 perkara pungli di mana pelakunya adalah Polisi, mulai dari Polisi Lalu Lintas, Reserse dan Kriminal hingga Sabhara. Kerja Satgas Saber Pungli itu juga bukan tanpa kendala.

Tito menyampaikan, hal yang menjadi kendala kerja Satgas adalah mencari waktu yang tepat untuk melakukan operasi tangkap tangan.

"Karena operasinya harus OTT, jadi kendalanya hanya soal kita mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan ada transaksi. Tapi jumlah OTT selama ini 81 perkara sudah lumayan banyak," ujar Tito.

Satgas Saber Pungli dilanjutkan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan, rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, memutuskan Satgas Saber Pungli akan dilanjutkan kembali masa kerjanya.

"Ada pertanyaan masyarakat, apakah ini hanya semusim saja. Kami sampaikan, sejalan dengan petunjuk Presiden, Satgas ini dilanjutkan sampai benar-benar pungutan liar ini bersih dari kehidupang berbangsa dan bernegara," ujar Wiranto.

Masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Satgas Saber pungli. Pasalnya, aduan masyarakat soal pungli di sejumlah pelayanan publik masih sangat tinggi.

Catatan Wiranto, sejak Satgas dibentuk hingga saat ini, ada lebih dari 22.000 aduan masyarakat yang masuk melalui SMS, website dan call center.

"Artinya masyarakat betul-betul mendukung kegiatan ini dan Satgas ini masih sangat dibutuhkan," ujar Wiranto.

Kompas TV Cegah Pungli dan Calo dengan E-Tilang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com