Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Sebut Pesawat Hercules Bisa Tahan hingga 50 Tahun

Kompas.com - 19/12/2016, 14:40 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara yang jatuh dalam penerbangan dari Timika ke Wamena masih laik terbang, sekalipun pesawat tersebut merupakan hibah dari Australia.

“Itu pesawat begitu bisa tahan 50 tahun, asal selama diretrofit,” kata Wapres di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Kalla menyebut, ada pesawat di Landasan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, yang kini telah berusia 50 tahun.

(Baca: Panglima TNI: Tidak Ada Moratorium Penggunaan Pesawat Hercules)

Namun, pesawat tersebut masih tetap laik terbang lantaran suku cadangnya telah diremajakan.

“Mesinnya macam-macam. Sama dengan ini (Hercules yang jatuh), ini kan memang umurnya apa (tua), tetapi kan peralatannya diganti,” ujarnya.

Wapres menambahkan, penyebab jatuhnya pesawat Hercules yang membawa 13 awak dan penumpang itu saat ini masih didalami.

“Apakah (disebabkan) manusianya, apakah pesawatnya, cuacanya,” kata dia.

Pesawat Hercules milik TNI AU jenis C 130 A-1334 jatuh di Timika-Wamena, di Papua, Minggu (18/12/2016) sekitar pukul 06.05 WIT.

(Baca: Isak Tangis Iringi Pemakaman Korban Jatuhnya Pesawat Hercules)

Pesawat tersebut berangkat dari Timika tujuan Wamena, dan menurut rencana tiba pada pukul 06.13 WIT.

Pesawat tersebut mengangkut 12 kru dalam rangka peningkatan kompetensi dari kopilot menjadi kapten pilot.

Kompas TV TNI AU Naikkan Pangkat Korban Jatuhnya Pesawat Hercules

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com