Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akom Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara soal Tawaran Jabatan Pengganti

Kompas.com - 06/12/2016, 09:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR Ade Komarudin mengaku tak pernah diajak bicara soal posisi baru yang dijanjikan Partai Golkar setelah dirinya tak lagi menjabat Ketua DPR.

Ade bahkan sebatas mengetahui hal tersebut dari pemberitaan di media massa. Karena itu ia tak pernah menganggap serius terkait posisi baru yang sempat dikatakan beberapa petinggi partai berlambang beringin itu.

"Saya enggak tahu dan enggak pernah diajak bicara soal posisi baru. Itu kan bukan saya yang ngomong, saya pun ikhlas soal jabatan, saya legowo," kata Ade saat ditemui di Jakarta, Senin (5/12/2016).

(Baca juga: Ade Komarudin: Aku "Rapopo")

Ia mengatakan saat ini hanya akan memfokuskan diri dalam dua hal. Pertama, untuk merehabilitasi nama baiknya usai diputuskan melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebab, menurut Ade, ia merasa tak bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan tuduhan yang dialamatkan kepadanya di MKD.

Kedua, Ade akan fokus mengurus Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang dipimpinnya.

"Harus dikasih catatan, ini tidak menyangkut posisi saya sebagai Ketua DPR dulunya. Jadi Pak (Setya) Novanto tidak usah khawatir saya ingin kembali pada posisi itu. Saya tidak maksud ke arah sana. Saya cuma mau memperbaiki nama baik dan urus SOKSI," kata Ade.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sempat mengatakan partainya akan mengupayakan posisi pengganti bagi Ade Komarudin setelah tak lagi menjabat sebagai Ketua DPR.

Idrus mengatakan sebagai salah kader terbaik Golkar Ade layak mendapatkannya. (Baca: Golkar Akan Bicara dengan Jokowi soal Posisi Pengganti untuk Akom)

Sedangkan, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan bahwa posisi yang akan ditawarkan ke Ade itu adalah menteri, duta besar, atau pimpinan lembaga negara.

"Apakah menteri, duta besar, apakah BPK, apakah OJK, jabatan -jabatan kenegaraan yang sesuai dengan kompetensi dia," ujar Yorrys.

(Baca: Yorrys Sebut Ade Komarudin Bisa Jadi Menteri, Dubes atau BPK...)

Kompas TV Setya Novanto Kembali Pimpin DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com