Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Sebut Ade Komarudin Bisa Jadi Menteri, Dubes atau BPK...

Kompas.com - 28/11/2016, 20:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin disebut akan memangku jabatan penting dalam struktur pemerintahan setelah jabatannya digantikan Setya Novanto.

Hal itu diungkapkan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai.

"Apakah menteri, duta besar, apakah BPK, apakah OJK, jabatan -jabatan kenegaraan yang sesuai dengan kompetensi dia," ujar Yorrys di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).

Namun, Ade juga ada kemungkinan menjabat suatu jabatan di struktur Partai Golkar.

"Bisa bicara kan kalau (jabatan) di internal (Golkar). Kalau dia masih mau tetap, tidak masalah," ujar Yorrys.

Keputusan Ade Komarudin akan tetap mengabdi pada partai atau berkarya di struktur pemerintahan, lanjut Yorrys, tergantung pada perbincangan antara Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Pusat, dan Ade Komarudin sendiri.

Yorrys menegaskan, yang terpenting saat ini adalah Setya Novanto kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI.

"Yang terpenting pasti itu SN kembali ke posisi itu, berarti kan dia (Ade Komarudin) harus keluar," kata Yorrys.

"Ini kan kompromi saja, dia masih mau ketua fraksi, atau dia pikir sudah capek mau 2019, atau mau mengabdi di mana saja boleh," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Senin (21/11/2016) memutuskan Setya Novanto kembali diajukan sebagai Ketua DPR RI menggantikan kader Golkar yang lainnya, Ade Komarudin.

Beberapa saat setelah itu, Dewan Pembina Partai Golkar berkirim surat ke pimpinan DPR. Wanbin Golkar berpendapat bahwa keputusan itu belum dibahas antara DPP dan Wanbin Golkar.

(Baca: Dewan Pembina Golkar Kirim Surat Minta Pergantian Ketua DPR Ditunda)

Namun, berdasarkan pembicaraan antara Novanto dengan Aburizal, Senin siang hingga sore, Wanbin Golkar mengubah haluan menyepakati keputusan rapat pleno DPP partai beringin tersebut.

(Baca: Dewan Pembina dan DPP Golkar Sepakat Majukan Novanto Jadi Ketua DPR)

Kompas TV 2 Alasan ICW Tolak Setnov Jadi Ketua DPR Lagi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com